Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut meminta kepada seluruh KPU kabupaten/kota segera menyusun jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Hal ini seiring dengan akan dilaksanakannya pilkada pada tahun 2015 di 20 kabupaten/kota yang ada di Sumut.

Anggota KPU Sumut Nazir Salim Manik, mengatakan, mereka telah menyurati KPU kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pilkada. Surat tersebut, kata dia, untuk mempertanyakan sejauh mana progres kesiapan KPU kabupaten/kota masing-masing dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota masing-masing. “Suratnya sudah kita layangkan untuk mempertanyakan sejauh mana progres kesiapan mereka menghadapi pilkada,” ujar Nazir, Jumat (8/8).

Sejauh ini, kata dia, belum ada satu pun kabupaten/kota yang memberikan laporannya terkait kesiapan kabupaten/kota menghadapi agenda pilkada. Laporan tersebut menurutnya penting bagi KPU Sumut untuk kemudian menyusun jadwal supervisi ke daerah-daerah tersebut. “Kita juga mau mengecek apakah kabupaten/kota sudah punya draf tahapan. Tapi sejauh ini belum ada yang memberikan laporannya,” jelasnya.

Nazir menegasakan percepatan penyusanan ini penting meskpipun payung hukum pelaksanaan pilkada masih digodok di DPR RI. Sebab, RUU Pilkada hingga kini belum disahkan DPR RI meski sudah 2,5 tahun dibahas. Menurut Nazir, tidak ada alasan menunda penyusunan jadwal oleh KPU kabupaten/kota meski RUU Pilkada belum disahkan. “Jangan menunggu-nunggu RUU Pilkada itu disahkan, susun saja. Pemerintah daerah juga jangan beralasan karena RUU Pilkada belum disahkan lantas tidak mau melayani KPU kabupaten/kota untuk berkonsultasi terkait pilkada,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2015, setidaknya 20 kabupaten/kota akan menggelar pilkada karena jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 2015. KPU masih tetap berkeinginan menggelar pilkada serentak. Namun berdasarkan pengalaman, pilkada serentak ini masih menemui banyak kendala. (mb/ind)