Banten – Melalui kuasa hukum Wahidin Halim-Andika Hazrumi, Ramdan Alamsyah, menilai isu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diembuskan kubu Rano Karno-Embay Mulya Syarief merupakan sikap tidak terima atas kekalahan.

Ramdan menegaskan, tuduhan kecurangan pemilu ini merupakan fitnah keji yang dituduhkan kepada kami. Hal ini juga menunjukkan pasangan Rano-Embay tak komitmen terhdap pernyataan siap menang dan kalah.

“Tuduhan kecurangan pemilu yang TSM ini bagi kami adalah fitnah yang keji dan menunjukan bahwa pasangan ini tidak komit terhadap pernyataan yang pernah dibuat bersama yakni siap menang dan siap kalah,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (18/2/2017).

Selain itu, pihaknya menduga, opini kecurangan itu dibangun untuk membentu opini yang menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat Banten. Lanjut Ramdan, Hal ini mengajarkan masyarakat Banten berpolitik yang tidak dewasa, tidak legowo, dan tidak berjiwa besar mengakui kemenangan WH-Andika.

“Kami mengimbau masyarakat Banten tidak terpancing dengan isu yang tidak baik tersebut. Kami minta agar masyarakat Banten menjaga stabilitas keamanan lingkungan agar tidak terpancing oleh orang-orang yang menginginkan pascapesta demokrasi yang berjalan lancar Ini menjadi keruh dan mencekam,” tegas Ramdan.

Ramdan juga meminta tim Rano dan Embay dewasa menerima kekalahan serta sama-sama mejaga keamanan dan kenyamanan rakyat Banten.

“Kami mengajak mari kita buktikan janji kita kepada rakyat Banten bahwa kita siap menang dan siap kalah,” katanya.

Di waktu yang sama, Juru bicara pasangan Wahidin – Andika, Jazuli Abdillah mengajak pasangan Rano – Embay untuk menorehkan sejarah emas pilkada Banten dengan menjaga suasana kondusif dan bersikap ksatria memenuhi komitmen siap kalah siap menang yang telah ditandatangani bersama.

“Tuduhan bahwa terjadi kecurangan terstruktur sistematis massif di Kota Tangerang sebagaimana yang disampaikan tim hukum Pasangan Rano-Embay kepada media massa adalah fitnah keji tak berdasar. Apalagi kami sebagai penantang petahana, tidak memiliki kekuasaan struktural dan kewenangan penyelenggaraan negara di Kota ini,” pungka Jazuli. (Ros/Red)