Indopolitika.com  Desakan agar Rano Karno mundur dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur Banten terus berlanjut. Kali ini, desakan datang dari sejumlah organisasi mahasiswa di Banten yang tergabung dalam Penegak Demokrasi Banten untuk Rakyat (Pendobrak).

Rano didesak mundur karena dinilai sering mengumbar janji. Yang terakhir Rano menyatakan dirinya akan mundur dari jabatanya sebagai Plt Gubenur Banten kalau pasangan capres Jokowi-JK kalah dalam pilpres di Provinsi Banten.

Organisasi mahasiswa Banten yang tergabung daam Aliansi Pendobrak Banten itu terdiri dari Ikatan Mahasiswa Banten (IMB), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Banten, (Centrum Pergerakan Indonesia (CPI) Banten, Pergerakan Mahasiswa Banten (PMB), Generasi Muda Mahasiswa Merah Putih (Gemma MP), Young Banten, Mahasiswa Pergerakan Indonesia (MPI), Demma Fuda Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin (SMH) Banten, dan Demma Fuda Targur IAIN SMH Banten.

Para mahasiwa menilai Rano selalu mengumbar janji mundur dengan alasan yang dibuat-buat. Rano pernah berencana akan mundur karena tidak diberi wewenang oleh Gubernur Banten saat itu yakni Ratu Atut Chosiyah yang sekarang sudah dinonaktifkan. Ratu Atut sendiri sekarang ditahan KPK karena tersangkut kasus suap sengketa Pilkada Lebak terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.

Tidak hanya itu. Rano juga sesumbar akan mengundurkan diri kalau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pengelolaan APBD Banten tidak mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, ketika LHP BPK terhadap pengelolaan APBD Banten 2013 mendapat predikat under disclaimer, Rano Karno tidak berani lengser. Rano berdalih, janji untuk mundur hanya sekadar trigger agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) meningkatkan kinerjanya.

“Posisi Rano Karno adalah kepala daerah, walaupun masih berstatus Plt Gubernur. Pemimpin yang selalu mengumbar janji tetapi tidak menepatinya adalah indikasi bahwa pemimpin tersebut tidak memiliki komitmen. Karena itu, kami mendesak Rano Karno mundur dari jabatannya, sebagaimana janjinya yang sering diumbar selama ini,” tegas Muchtar Ansori Attijani, Koordinator Aliansi Pendobrak Banten di Aula Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Senin (14/7).

Muchtar mengatakan, desakan mundur terhadap Rano, murni untuk kepentingan masyarakat. Karena, publik atau masyarakat di Banten pasti sepakat tidak mau memiliki pemimpin yang kerap kali sesumbar yang pada gilirannya bisa berimplikasi pada kebohongan-kebohongan lain.

“Masyarakat Banten tentu sepakat tidak mau pemimpinnya memiliki karakter suka lepas tangan. Karena menganggap kekisruhan di Banten saat ini di luar kewenangannya. Rano Karno saat ini juga tidak bisa menyelamatkan uang negara, lantaran sejauh ini temuan LHP BPK tahun 2013 yang mendapat opini under disclaimer dengan kerugian ratusan miliar rupiah sejauh ini juga tidak jelas tindak lanjutnya, padahal sudah mendekati 60 hari,” tegasnya.

Menurut Muchtar, Rano juga tidak bisa melakukan penyelamatan APBD Banten tahun 2014. Karena hingga triwulan ketiga, penyerapan anggaran yang notabene untuk masyarakat hanya terserap 12 persen dan sekarang baru mencapai 22 persen.

Di tempat yang sama, Ketua IMM Banten, Yogi Iskandar menegaskan, gerakan mengkritisi Pemprov Banten akan terus digaungkan para mahasiswa. Ia juga mengaku kekecewaannya melihat sepinya gerakan mahasiswa dan ormas sebagai agen perubahan.

“Saat ini pembangunan di Banten mandek. Ada 40 temuan dugaan penyelewengan dalam LHP BPK RI Perwakilan Banten terkait pengelolaan APBD Banten 2013. Birokrasi di Banten terpecah. Bahkan tak sedikit pejabat yang mundur dari jabatannya seperti di Dinas Pendidikan (Dindik) Banten. Kondisi ini sangat miris. Ironisnya, elemen masyarakat Banten seperti tutup mata atas kondisi ini,” tegas Yogi.

Yogi menegaskan Rano Karno tidak bisa membenahi Banten yang saat ini dalam kondisi sangat terpuruk. Janji Rano untuk membenahi birokrasi tidak terwujud. Malah sebaliknya pembangunan di Banten mandeg.

Sementara Sekjen Gemma MP, Andra Imam Putra menyatakan, Aliansi Pendobrak Banten berdiri tidak karena kepentingan politik atau kepentingan lainnya. “Kami prihatin dengan kondisi Banten saat ini,” ujarnya.

(bs/ind)