Indopolitika.comDewan Etik Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi pencabutan keanggotaan dua lembaga survei, Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Pusat Kajian Pembangunan dan Kebijakan Strategis (Puskaptis). JSI dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi setelah dinilai tidak transparan karena tidak hadir dalam proses audit hasil hitung cepat Pemilu Presiden 2014.

Keputusan itu diambil tim audit Dewan Etik Persepi yang beranggota lima akademisi. Ketua Dewan Etik Persepi Hari Wijayanto menyatakan, dewan etik telah membentuk tim independen yang berisi akademisi. Selain dia, tim independen diisi anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk, Ketua Badan Pengawas LP3ES Rustam Ibrahim, Pakar Psikometeri Jahja Umar, dan mantan Ketua Panwaslu RI Komarudin Hidayat.

”Dewan etik memutuskan JSI dan Puskaptis melanggar kode etik dan dikeluarkan dari keanggotaan Persepi,” ujar Hari dalam keterangan pers di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Rabu (16/7).

Hari menjelaskan, Puskaptis dan JSI sebagai anggota Persepi dijadwalkan untuk menjalani audit kemarin. Namun, hanya lembaga survei Poltracking Institute yang memenuhi undangan untuk menjalani audit. JSI dan Puskaptis hanya menyampaikan pernyataan tertulis terkait panggilan audit itu. ”Perwakilan JSI hadir, namun hanya menyerahkan surat yang isinya menyatakan pengunduran diri dari keanggotaan Persepi,” ujar Hari.

Sementara itu, Puskaptis, kata Hari, mengirimkan surat yang meminta agar audit dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil pilpres. Dewan Etik Persepi dinilai tidak independen karena adanya Direktur Eksekutif SMRC Saiful Mujani. Padahal, Saiful Mujani di dewan etik telah dinonaktifkan terkait proses audit itu. ”Puskaptis meminta seluruh lembaga survei harus duduk bersama dan menyatakan lembaga survei yang hasilnya tidak sesuai dengan real count KPU dibubarkan,” ujarnya.

Terkait pernyataan Puskaptis, Hari menyatakan bahwa dewan etik telah memiliki jawaban. Menurut Hari, proses audit tidak harus menunggu keputusan KPU. Sebab, proses audit merupakan domain ilmiah dan profesional. Jadi, proses audit sama sekali tidak terkait dengan hasil rekapitulasi suara pilpres karena dewan etik tidak mempertimbangkan hasil akhir hitung cepat. ”Yang dilihat bukan kecocokan dengan real count, melainkan sejauh mana lembaga survei telah melaksanakan kegiatan quick count secara ilmiah dan profesional,” ujar Hari.

Hari menyatakan, dengan tidak memenuhi panggilan untuk mempresentasikan hasil hitung cepat, dewan etik memberikan penilaian negatif terhadap Puskaptis dan JSI. ”Kedua lembaga itu tidak memiliki iktikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat,” ujarnya.

Di luar sanksi yang diterima JSI dan Puskaptis, lima lembaga survei dinyatakan telah lulus audit dan memenuhi syarat. Lima lembaga survei itu adalah CSIS-Cyrus, SMRC-LSI, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, dan Poltracking Institute. Kelimanya memenuhi syarat dari audit yang mencakup proses penetapan sampel, proses pengambilan data, proses perhitungan quick count, dan manajemen quick count.

Hamdi Muluk menambahkan, Persepi hanya memiliki hak untuk mengaudit anggotanya. Namun, Persepi tidak memiliki hak untuk membubarkan lembaga survei yang dinilai bermasalah. Satu-satunya hal yang mungkin dilakukan adalah menyampaikan hasil audit itu kepada Komisi Pemilihan Umum. ”KPU mungkin bisa merekomendasikan untuk (lembaga survei) diaudit lebih lanjut,” tandasnya. (jp/ind)