Indopolitika.com  Dewan Pers akhirnya memutuskan bahwa pemberitaan TV One yang menyebut PDIP terkait dengan komunis telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Keputusan itu diambil dalam sidang yang digelar di kantor Dewan Pers,  Jakarta Pusat sore tadi.

Dari keputusan sidang yang dipimpin Komisioner Bidang Pengaduan Dewan Pers, Ridlo Eisy itu,  pemberitaan TV One yang dianggap menyalahi Kode Etik Jurnalistik ada dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Senin (30/6) pukul 7.40 WIB dan Berita Pemilu yang tayang Rabu (2/7) pukul 13.40 WIB. Pemberitaan yang mengaitkan PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok itu dianggap melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

Dalam putusannya, Dewan Pers mewajibkan TV One untuk meminta maaf kepada DPP PDIP dan pemirsa serta  memberikan hak jawab kepada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Dalam persidangan itu, TV One juga diminta berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik lagi pada pemberitaan-pemberitaan berikutnya.

Saat proses persidangan, dari pihak TV One hadir wakil pemimpin redaksinya, Toto Suryanto. Sedangkan dari PDIP hadir Ahmad Basarah selaku wakil sekjen dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Menurut Ridlo, baik PDIP maupun TV One sepakat penyelesaian kasus itu cukup  Dewan Pers. “Kecuali kesepakatan itu tidak dipenuhi,” lanjut Ridlo.

Sedangkan Ahmad Basarah mengatakan, pemberitaan TV One yang menyebut PDIP terkait komunis jelas tuduhan keji dan picik gaya Orde Baru. “PDIP adalah partai Nasionalis yang konsisten dengan ideologi Pancasila sebagai azas partai dan sekaligus sebagai dasar dan ideologi negara,” katanya usai persidangan.

Meski demikian Basarah yang juga anggota Komisi Hukum DPR berharap kesepakatan itu tidak diingkari oleh pihak TV One. “Kita sepakat cukup sampai Dewan Pers saja,” ucapnya. (jp/ind)