Anggodo Widjojo, terpidana kasus percobaan penyuapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan oleh Lapas Sukamiskin bandung untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Anggodo yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Ahmad Hardi, Kabid Pembinaan Lapas Kelas IA Sukamiskin menjelaskan bahwa selain sudah memenuhi syarat menjalani 2/3 masa hukuman Anggodo sudah membayar denda yang dijatuhkan kepadanya sebesar Rp 150 juta, tidak hanya itu saja, Anggodo yang namanya mencuat dalam perseteruan ‘cicak dan buaya’ itu juga berkelakuan baik saat menjalani hukuman di lapas.

“Setelah dikurangi remisi, maka 2/3 masa tahanan Anggodo pada 18 Agustus, Sesuai aturan, napi yang telah menjalani masa 2/3 tahanan, kami sebagai lembaga pembinaan wajib mengusulkan pembebasan bersyarat. Anggodo pun sudah membayar dendanya (Rp 150 juta), dia juga berkelakuan baik dan telah menjalani semua program di lapas,” ujar Ahmad Hardi , Rabu (17/9/2014).

Menurut Hardi, Anggodo perkaranya sudah inkrah sebelum tanggal 12 November 2012, artinya dia tidak PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan melainkan masih diikat dengan PP No 28 Tahun 2006. “Dia masih pakai PP 28, tidak ada syarat lain yang memberatkan dia hingga dipersulit mendapatkan PB (pembebasan bersyarat),” terangnya, dilansir dari detik.com, Rabu (17/9/2014).

Hardi mengaku jengah dengan anggapan masyarakat bahwa pengusulan pembebasan bersyarat bagi napi tipikor seperti Anggodo Widjojo adalah sebuah kesalahan, menurutnya apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan undang-undang.

“Kami masih menunggu kapan PB-nya, Seolah-olah kami melakukan kesalahan (dengan mengajukan PB). Padahal ini sudah sesuai undang-undang. Aturannya yang bicara begitu. Kalau kita tidak taat, kita yang salah,” pungkasnya. (mj/ind)