Jakarta – Peneliti pada Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Strategis Ahmad Nasuhi berpandangan kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menata ibukota kerap kontra produktif dan tak mengindahkan dampak lanjutannya khususnya dampak sosial. Tak heran perlawanan demi perlawanan dilakukan warga Jakarta.

Terbaru gugatan yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra untuk mewakili warga Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terbukti berhasil di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor gugatan 59/G/2016/PTUN-JKT. “Ini menunjukkan ada yang salah dari kepemimpinan Ahok, dan ini tidak bagus ke depan jika kebijakan Ahok seperti itu terus dilanjutkan,” kata Nasuhi di Jakarta, Minggu (8/5).

Nasuhi mengatakan, menata Jakarta tidak hanya butuh ketegasan tetapi juga harus berkeadilan. Jakarta saat ini bukan saja milik satu kelompok tertentu tetapi milik semua kelompok. Karena itu kebijakan-kebijakan gubernur Jakarta harus berkemanusian dan berkeadilan.

Lebih jauh Nasuhi mengatakan selama ini kebijakan Ahok terkesan serampangan. Kasus Pengelolaan TPST Bantar Gebang, Ahok berencana akan mumutus kontrak namun belakanfaj Ahoj mengeluarkan SP3 karena takut digugat. Apalagi yang menggugat adalah Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum dari PT. Godang Tua Jaya

Lainnya adalah rencana Ahok meggusur kampung luar batang. Ratusan warga Kampung Luar Batang yang diwakili ketua RT, RW serta pengurus Masjid Keramat Luar Batang, menyerahkan 200 lebih berkas pada Yusril. Berkas itu berisi fotocopy surat tanah, PBB, akte jual beli, ex verponding (semacam surat legal hak bukti kepemilikan pada zaman Belanda) sertifikat tanah, KTP dan KK. Bahkan Yusril menegaskan siap pasang badan melawan Ahok. Yusril meminta Pemprov DKI tidak semena-mena mengklaim bahwa tanah yang ada di Kampung Luar Batang adalah tanah milik Pemda.

Argumen yang selama ini dipegang Yusril adalah sebagian masyarakat mempunyai alat bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak guna bangunan girik dan lain-lain. Luar Batang, katanya, pada tahun 1730 dibeli oleh Habib Husein Bin Abu Bakar Alaydrus diberikan hak pemerintah Hindia Belanda untuk membangun Masjid.

“Tak heran jika Ahok makin terpojok, bisa-bisa dia (Ahok) kalah telak lawan Yusril itu,” tandas Nasuhi.