Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan optimis pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang berjalan lancar. Meski begitu, dia berharap agar seluruh pihak dapat mendukung pelaksanaan pilkada yang aman.

“Kalau lancar, Insha Allah lancar. Kalau ada gangguan-gangguan, ya pasti ada, tapi kalau kita semua kompak memberikan suasana aman, pasti gangguan-gangguan itu makin kecil,” kata Luhut kepada wartawan usai membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2015, di Jakarta, Rabu (16/9).

Rakornas yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertema“Memantapkan Sinergi Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015”.

Forum tersebut diikuti oleh 1500 orang peserta terdiri dari berbagai unsur seperti Kepala Badan Intelijen Daerah, Kaban Kesbangpol Provinsi hingga Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi, Karo Ops Polda, As Ops Kodam/ Kasi Ops Korem, As Intel Kejati dan Sekda Kabupaten/Kota. Rakornas digagas Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum Cq Direktorat Kewaspadaan Nasional.

“Yang dilakukan Mendagri dengan koordinasi seperti ini (Rakornas), merupakan salah satu langkah memperkecil kemungkinan-kemungkinan gangguan tadi,” ujar Luhut.

Luhut mengapresiasi pelaksanaan rakornas. “Apa yang dibuat Pak Mendagri kita perlu apresiasi. Karena menurut saya, bertahun-tahun belum pernah kita lakukan ini dan beliau lakukan sekarang, itu salah satu kunci kita berorganisasi bernegara. Melakukan koordinasi terpadu sehingga tahu siapa berbuat apa,” tegas Luhut.

Kerawanan potensi konflik sosial dapat terjadi pada tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Karena itulah, Polri telah mengambil langkah-langkah antisipasi konflilk sosial terkait pilkada dengan menggelar operasi Mantap Praja 2015.

“Agar pilkada lancar, situasi Kamtibmas (keamanan, ketertiban, masyarakat) harus kondusif. Kami telah menyiapkan personel, perlengkapan serta kemampuan personel. Sebelum terjun ke lapangan, anggota kami dilatih dulu operasi Mantap Praja 2015,” kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Putut Eko Bayuseno saat memberikan pembekalan pada Rakornas.

Dia mengemukakan, pola pengamanan dilakukan berjenjang di seluruh tingkatan mulai Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga KPU pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Di TPS yang paling rawan akan ada 2 aparat Polri, 2 Linmas. “Kalau untuk TPS aman, 2 Polri, 10 Linmas mengamankan 5 TPS. Untuk TPS rawan ada 2 Polri, 4 Linmas mengamankan 2 TPS,” ujarnya.

“Di PPS (panitia pemungutan suara) ada 10 personel Polri, PPK (panitia pemungutan kecamatan) 15 personel, KPU kabupaten/ kota 30 personel, KPU provinsi ada 100 personel atau 1 kompi, KPU pusat dan Bawaslu ada 30 personel,” ucapnya. (ant)