Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani dituntut 10 tahun penjara terkait kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar 2007-2008. Ia juga dituntut sebesar Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa Rina Iriani selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 milyar subsidair enam bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum, Slamet Widodo di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Selasa (30/12/2014).

Jaksa juga meminta Rina mengganti kerugian negara sebesar Rp 11,8 miliar. Jika tidak mampu memenuhinya maka harta benda milik Rina disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Selain itu jaksa juga meminta hak politik Rina yaitu hak dipilih dan memilih agar dihapus. Menurut jaksa hal itu untuk mencegah ada pemimpin yang pernah terlibat korupsi.

Jaksa mengenggap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 30/1999 yang ditambahkan dalam UU 20/2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 65 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Rina juga dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rina yang mendengar tuntutan bertubi-tubi dari Jaksa itu hanya menunduk. Ia kemudian berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Setelah beberapa saat, ia menyatakan akan mengajukan nota pembelaan.

“Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia,” katanya di hadapan hakim ketua Dwiarso Budi.

Usai sidang Rina yang mengenakan hijab oranye itu disambut pelukan kerabat yang ada di kursi pengunjung. Sementara itu sidang ditunda hingga 13 Januari 2015 dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa.Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani dituntut 10 tahun penjara terkait kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar 2007-2008. Ia juga dituntut sebesar Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa Rina Iriani selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 milyar subsidair enam bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum, Slamet Widodo di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Selasa (30/12/2014).

Jaksa juga meminta Rina mengganti kerugian negara sebesar Rp 11,8 miliar. Jika tidak mampu memenuhinya maka harta benda milik Rina disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Selain itu jaksa juga meminta hak politik Rina yaitu hak dipilih dan memilih agar dihapus. Menurut jaksa hal itu untuk mencegah ada pemimpin yang pernah terlibat korupsi.

Jaksa mengenggap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 30/1999 yang ditambahkan dalam UU 20/2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 65 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Rina juga dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rina yang mendengar tuntutan bertubi-tubi dari Jaksa itu hanya menunduk. Ia kemudian berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Setelah beberapa saat, ia menyatakan akan mengajukan nota pembelaan.

“Kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia,” katanya di hadapan hakim ketua Dwiarso Budi.

Usai sidang Rina yang mengenakan hijab oranye itu disambut pelukan kerabat yang ada di kursi pengunjung. Sementara itu sidang ditunda hingga 13 Januari 2015 dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. (dtk/ind)