JAKARTA,– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Emil Dardak yang memastikan diri maju di Pilkada Jatim 2018.
Emil akan maju sebagai calon wakil gubernur Jatim mendampingi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon gubernur Jatim. Mendagri menyatakan, setiap kepala daerah yang maju ke jenjang lebih tinggi di Pilkada sebaiknya mengundurkan diri.

“Kalau aturannya, kalau enggak salah (cukup) cuti, tetapi kalau dia (kepala daerah) masuk di provinsi lain tidak cuti, tetapi mundur. Cuti menurut saya enggak adil, harusnya mundur. Jangan cuti harusnya,” kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Minggu (26/11/2017).

Mendagri menyatakan, kewajiban cuti atau mundur bagi kepala daerah akan dibahas lebih lanjut dengan KPU. Regulasi lain yang mengatur mengenai kewajiban itu juga akan dicek kembali.
“Kami akan cek dulu undang-undangnya. Kalau belum ada undang-undang yang detail, ya, bisa kami (terapkan pemberhentian). Mundur pada saat kapan? Mendaftar atau sudah pada saat memutuskan,” ujar Tjahjo.

Kasus majunya Bupati yang baru menjabat ke jenjang pilgub tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Di Sumatera Selatan, Bupati Muba yang baru dilantik beberapa bulan lalu, Dodi Reza Alex Noerdin telah mendeklarasikan maju ke Pilkada Sumsel 2018. Kritik atas makunya Bupati Muba itu datang bertubi-tubi. Ia dianggap hanya menjadikan Pilbup Muba kemarin sebagai batu loncatan saja untuk maju pilgub Sumsel. Ia juga dianggap akan membangun dan menyuburkan dinasti politik di Sumsel, karena ayah kandungnya adalah gubernur menjabat sekarang. Ia juga dikritik kalangan Golkar di Kabupaten OI karena mendapat rekomendasi DPP Golkar untuk maju di Pilgub, padahal elekbabilitasnya di survei selalu berada di bawah Herman Deru. Kini kritik disampaikan Mendagri, bahkan diminta mundur jika maju di pilkada yang jenjangnya lebih tinggi, yaitu di Pilgub.