Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) sedang menyusun peraturan menyangkut sanksi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah.

“Pengawasan dari Kemendagri ada caranya, yang jelas panwaslu (panitia pengawas pemilu, red.) sudah ada sistemnya. Kami juga akan mencari apa sanksinya melalui inspektorat, surat edaran, maupun surat keputusan,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai melantik Penjabat Gubernur Kepulauan Riau di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat, (21/8/2014)

Mendagri Tjahjo menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 12015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur mengenai larangan bagi aparatur sipil negara mengikuti kegiatan kampanye.

“Kami berpegang pada peraturan Undang-undang, pada ketentuan yang juga sudah diputuskan melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta juga pada keputusan Menteri PAN-RB yang pada intinya PNS tidak boleh terlibat langsung (dalam kampanye),” jelasnya.

Demikian juga halnya bagi petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada juga tidak dibenarkan menggunakan fasilitas di pemerintah daerah setempat untuk kampanye.

“Petahana tidak boleh menggunakan aset-aset pemda, khususnya anggaran, untuk (kampanye) pilkada. Itu harus dikontrol ketat dari semua pihak,” kata Tjahjo.

Sementara itu,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan pegawai negeri sipil harus netral dan profesional dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015.

“Ini tidak main-main, UU jelas melarang. Kalau ada PNS yang tidak mengindahkan ketentuan UU untuk netral selama pilkada maka sanksinya akan sangat tegas dan berat,” katanya.

Peraturan mengenai hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang PNS untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung ataupun tidak langsung.

“Sanksinya sudah jelas tidak ada sanksi ringan, langsung sanksi sedang yang bisa dicopot dari jabatan kalau kemudian terbukti menggunakan fasilitas negara atau dengan sengaja merugikan kepentingan luas,” ujarnya. (ant)