Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan, beberapa kabupaten di Papua dan Kabupaten Majene tetap harus ikut dalam pilkada serentak meskipun masih memiliki kekurangan dana.

“Papua dan Majene karena prinsipnya menggunakan anggaran untuk pilkada jangan memotong atau mengurangi dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Belanja-belanja pegawai aja yang dikurangi,” ujar Tjahjo di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (30/4).

Awalnya, Pemda Kabupaten Majene sudah mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri karena tidak memiliki dana untuk pilkada serentak 9 Desember 2015 sebesar Rp 27 miliar.

Dari jumlah itu, pemda meminta tambahan dana dari pemerintah pusat sebanyak Rp 13 miliar. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi Kemendagri. Sementara itu, di Papua ada sebelas kabupaten kekurangan dana untuk pilkada serentak.

Dari jumlah itu, baru 5 kabupaten yang akhirnya menyediakan anggaran. Yakni, Kabupaten Nabire, Merauke, Supiori, Mamberamo Raya dan Asmat. Untuk kabupaten lain yang sudah siap pilkada serentak, Tjahjo memastikan telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Rencananya, Kemendagri akan mengumpulkan seluruh kepala daerah, ketua DPR, KPU daerah dari 269 kabupaten/ kota di Balai Kartini untuk membahas pilkada serentak pada 4 Mei mendatang.

“Mereka akan mendapatkan masukan dari KPU kemudian kepolisian, Bawaslu, dan MK kalau nanti ada sengketa pilkada. Kemudian dari BPK supaya payung hukumnya jelas,” tandas Tjahjo. (jp/ind)