Oleh: Veri Muhlis Arifuzzaman (Direktur Konsepindo Research & Consulting)

Pilkada serentak 2017 baru saja tuntas, dari sekitar kurang lebih 40 daerah dimana calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan ternyata tumbang. Yang paling menonjol dari kekalahan itu adalah dua petahana tersohor yaitu Rano Karno dan Ahok. Pilkada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta lumayan menyita perhatian nasional, selain karena figur terkenal yang turun mencalonkan, daerah ini juga dinyatakan sebagai target PDI Perjuangan. Tidak bisa ditawar, harus menang. Mengapa kalah?

Kekalahan Di Banten.

Dalam kasus Rano Karno mudah menjawabnya, itu karena strategi memilih pendamping sedari awal yang tak memerhatikan aspek kekuatan politik dan keterwakilan daerah. Haji Embay yang dipilih mendampingi Rano lebih dikenal sebagai tokoh di luar pemerintahan, tokoh penyeimbang, tokoh gerakan moral. Ia tak punya basis massa nyata di lapangan, apalagi kekuatan politik dan sumber daya pemenangan. Rano sesungguhnya bertanding sendirian, membawa beban nama besar partai juga sejarah politik pribadi di masa sebelumnya.

Kita tahu bahwa Rano adalah wakil gubernur petahana yang naik menjadi gubernur menggantikan Ratu Atut yang terkena kasus hukum. Rano adalah pasangan Ratu Atut yang di pilkada sebelumnya dilabeli antek dinasti atau bagian dari dinasti itu sendiri. PDI Perjuangan sendiri adalah partai yang setia mengusung Ratu Atut dalam dua pilkada sebelumnya, karenanya saat berhadapan dengan Wahidin-Andika yang dilabeli penerus dinasti, identifikasi diri dan diferensiasinya menjadi “lumayan” sulit.

Sesungguhnya sedari awal para pemegang kebijakan partai telah “menganjurkan” agar Rano berpasangan dengan Andika. Namun tampaknya anjuran ini sulit dilaksanakan Rano, karena beberapa soal psikologis terutama menyangkut pola hubungan pribadinya saat Ratu Atut ditahan. Itulah sebabnya mudah dipahami mengapa pada akhirnya Rano setuju menerima masukan timnya untuk meminang Haji Embay. Tokoh ini dianggap antitesa dari keluarga Haji Hasan Schohib sehingga tema kampanye anti-dinasti diasumsikan akan mendapat sambutan hangat pemilih Banten.

Pilihan ini kelihatannya tidak keliru, apalagi survei lembaga ternama mengumumkan selisih yang cukup jauh, hampir di atas 20 persen, antara pasangan yang diusung PDI Perjuangan versus Wahidin-Andika yang membawa nama besar Golkar, Demokrat dan partai lainnya. Lantas mengapa pada akhirnya bisa tumbang dengan selisih di atas ambang batas selisih MK? Jawabannya banyak sekali. Analisis atas kekalahan Rano ini telah banyak ditulis dan dibahas di berbagai tempat.

Saya hanya menyampaikan dua alasan saja. Pertama, PDI Perjuangan gagal menyodorkan diferensiasi paslon yang diusungnya kepada pemilih rasional. Apa beda Rano dengan Andika? Begitu kira-kita pertanyaan yang muncul. Membandingkan Rano dengan Wahidin pasti lebih tak berbanding. Wahidin sarat prestasi dan punya basis massa nyata di Kota Tangerang. Sementara membandingkan Haji Embay dengan Andika hanya akan menemukan sejarah “kekeluargaan” antara keduanya. Haji Embay itu ya masih “keluarga besar” Andika. Karenanya saat Haji Embay keceplosan menyerang Andika dalam diskusi publik resmi, tampak wajah-wajah kurang sreg atas tingkahnya itu: “itu bukan Haji Embay” begitu kira-kira tanggapan para tokoh Banten saat itu. Lebih parahnya adalah soal diferensiasi bebas korupsi. Berita-berita yang muncul baik yang lama maupun “gorengan” baru menunjukan kalau Rano Karno patut diduga terlibat dalam kasus yang menjerat Ratu Atut, ini terbukti paling tidak saat disebut namanya dalam dakwaan di sidang kasus korupsi Alkes Banten.

Kedua, kekalahan PDI Perjuangan di Banten adalah karena gagal mengantisipasi laju penanjakan elektabilitas lawannya. Keyakinan pasti menang begitu kuatnya sehingga mereka gagal membendung pergerakan lawannya. Padahal sesungguhnya teman-teman di PDI Perjuangan Banten sudah hapal betul kalau kekuatan keluarga Andika adalah pada loyalitas dan ketersebaran jaringan pemenangan sampai ke desa-desa bahkan TPS. Sementara Rano asyik main dengan media massa, Andika justru main dengan massa di grassroots, di akar rumput.

Kegagalan di Banten juga pada banyak asumsi orang adalah karena imbas pilkada DKI. Walau pada putaran pertama Ahok menang tetapi “emosi kolektif” banyak pemilih Banten terasosiasi dengan para penantangnya. Suara kedua penantang Ahok jika digabungkan jelas lebih banyak dari suara Ahok-Djarot. Belum lagi soal menularnya isu dari Jakarta ke Banten seperti isu penistaan agama, komunisme dan sejenisnya.

Kekalahan di Banten ini jelas akan menjadi pelajaran penting bagi PDI Perjuangan menghadapi pilkada serentak 2018 di Banten yang melibatkan 4 daerah yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak.

Kekalahan Di Jakarta

Kekalahan di Jakarta sesungguhnya sudah diprediksi pasca putaran pertama. Gagalnya Ahok-Djarot memenangkan pilkada DKI satu putaran menjadi penyebab utamanya. Kata obrolan warung kopi, seharusnya Ahok-Djarot itu mati-matian di putaran pertama. Itu karena suara siapapun yang tak lolos ke putaran kedua tidak mungkin akan lari ke Ahok, karena tajamnya pertentangan kubu penantang dengan petahana.

Walau menjelang masa pencoblosan terdeteksi elektabilitas Ahok tren-nya menaik namun sisa waktu tak memungkinkan laju itu menanjak lagi, bahkan munculnya isu pembagian sembako secara massif dan tersebar siar ke seantero nusantara justru membuat Ahok makin terpuruk. Hasil akhirnya kita tahu bahwa selisih kekalahannya cukup jauh yakni 15,9 persen.

Quo Vadis PDI Perjuangan

Apakah kekalahan paslon yang diusung PDI Perjuangan di banyak tempat wabilkhusus di Banten dan Jakarta akan berpengaruh pada pilkada serentak 2018? Tentu yang harus menjawab secara serius adalah tim strategi partainya. Namun demikian pembelajaran yang bisa dipetik oleh PDI Perjuangan dari pilkada serentak 2017 haruslah menjadi faktor pertimbangan dalam memutuskan berlaga di Pilkada serentak 2018.

Paling tidak empat hal berikut bisa menjadi perhatian mereka menghadapi pilkada serentak yang akan datang. Pertama, soal recruitmen calon kepala daerah. Adalah penting untuk mengusung bakal calon yang punya kesamaan visi dengan rakyat setempat. Seringkali partai mengedepankan kesamaan visi bakal calon dengan visi partainya, padahal user dari kepala daerah bukanlah partai melainkan rakyat setempat. Ada banyak kasus dimana calon dipaksakan diusung bahkan diimpor dari daerah lain yang rakyat setempat tidak mengenalnya atau bahkan tidak menyukainya. Dalam recruitmen calon kepala daerah penting betul memertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan baru kemudian aspek pengenalan dan kesukaan.

Kedua, soal strategi koalisi. Walau pada banyak daerah PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi dengan partai lain, harus diingat kemungkinan tingginya suara PDI Perjuangan di pileg yang lalu di daerah itu adalah karena Jokowi effect. Ini artinya kepercayaan diri saja sebagai partai dengan suara yang memenuhi syarat mencalonkan kepala daerah tidak cukup. Dalam Pilkada unsur figur lebih dominan dari partai. Kalau mau lebih jujur, pilkada sebenarnya adalah hajatnya figur atau calon kepala daerah itu sendiri, partai adalah kendaraan pengusungnya. Karena itu berkoalisi dengan partai yang sevisi dengan rakyat menjadi imperatif. Koalisi sewarna atau koalisi pelangi tidak terlalu penting, yang urgen adalah calon yang diusungnya disukai dan dipercaya pemilih dan calon itu bisa saja kader partai lain atau berafiliasi dengan partai lain.

Ketiga, soal strategi pemenangan. Ada banyak kasus dimana koalisi besar dan tim besar tumbang karena manajemen yang amburadul. Dalam pilkada adagium tim kecil yang terorganisir dengan baik bisa mengalahkan tim besar yang acak-acakan. Garis komando pemenangan harus jelas. Pembagian jalur pergerakan harus tegas dan kontrol pencapaian target harus tuntas. Manajemen satu rumah, banyak kamar tapi makan di ruangan makan yang sama serta keluar masuk melalui satu pintu depan adalah penting. PDI Perjuanan punya pengalaman panjang dalam manajemen pemenangan ini dan saya kira mereka akan belajar banyak dari kekalahan di pilkada serentak 2017.

* Artikel ini juga dimuat di serikatnews.com