MUKTAMAR VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali yang didukung Mahkamah Partai dan Majelis Partai akhirnya digelar di Jakarta, Kamis (30/10).

Muktamar yang merupakan respons atas Muktamar kubu Romahurmuziy di Surabaya pada 15 Oktober lalu itu dihadiri petinggi Koalisi Merah Putih (KMP). Seperti Prabowo Subianto (Gerindra), Anis Matta, Abu Bakar Alhabsy (PKS), Amien Rais, Hatta Rajasa (PAN), Aburizal Bakrie (Golkar), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Sedangkan dari internal PPP ada putra Ketua Majelis Syariah PPP, Gus Yasin Maimoen Zubari, Bachtiar Hamsyah, Djan Faridz, Suryadharma Ali dan dihadiri oleh 28 DPW se-Indonesia dengan total peserta dengan DPC PPP yang hadir sebanyak 853 peserta.

Ketua Majelis Syariah PPP, Mbah Moen, tidak hadir karena sakit dan diwakili oleh putranya Gus Yasin. Dalam sambutannya, Gus Yasin permohonan maaf atas ketidakhadiran Mbah Moen. “Beliau berpesan pada muktamirin untuk senantiasa benar-benar ikhlas,lillahi ta’aladalam muktamar kali ini dengan niat kepada Allah, ” kata Gus Yasin yang mengenakan batik hijau.

Gus Yasin berharap semoga Muktamar PPP ini mendapat magfirah, ampunan sehingga PPP bisa kembali utuh, rukun, dan bersatu kembali seperti partai yang mempersatukan umat yang benar-benar menjunjung tinggi persatuan. “Sekali lagi, Mbah Maimoen meminta maaf karena tak bisa hadir,” ujarnya.

Sementara itu, Suryadharma Ali mengklaim, Muktamar III PPP di Jakarta ini yang sah berdasarkan hukum dengan mengacu pada surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ditandatangani Harkristuti Harkrisnowo selaku Dirjen. Dalam surat itu dinyatakan bahwa Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa menerima susunan pengurus yang tidak ditandatangani bersamaan antara SDA selaku Ketua dan Romahurmuziy (Romi) sebagai sekjen.

Dirjen AHU, menurut SDA, sempat mengembalikan susunan pengurus PPP yang hanya ditandatangani oleh satu pihak. Karena itu, kubu SDA dianjurkan untuk islah dengan pihak Romi melalui Mahkamah Partai. “Mahkamah Partai telah bekerja sama dengan Majelis Syariah hasilnya seperti yang hari ini kita saksikan Muktamar 30 Oktober. Muktamar kita adalah muktamar legal,” kata SDA.

Suryadharma Ali juga meminta Presiden Joko Widodo mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tersebut.

“Kita sangat-sangat menyesalkan lahirnya SK itu, karena menjadi torehan noda hitam diawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Karenanya saya mewakili peserta muktamar meminta presiden Jokowi mencabut segera SK itu,” kata Suryadharma Ali.

Dia mengatakan niat partainya mendorong terjadinya ishlah atau perdamaian di tingkat nasional pasca-pilpres, dinodai terbitnya SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya.

Menurut dia terbitnya surat itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Partai Politik yang didalamnya mengatur bahwa permasalahan partai diselesaikan oleh Mahkamah Partai.

Penerbitan SK juga dipandang melanggar keputusan yang telah ditetapkan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, yang menjadi dasar pelaksanaan Muktamar di Jakarta hari ini.

Dia menegaskan penerbitan SK yang terjadi sehari setelah Menkumham dilantik, juga patut diduga merupakan intervensi yang menggabungkan kepentingan politk dengan persoalan negara.

Peneliti Senior Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, menilai, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM soal konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat upaya islah PPP buyar. Padahal, rencananya, PPP akan menggelar muktamar sebagai media islah antara dua kubu yang berkonflik yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Suryadharma Ali.

Dikatakan Karyono, keputusan menteri itu melanggar aturan partai dalam hal ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Partai yang diatur dalam AD/ART PPP.

“Menteri Hukum dan HAM memecah belah persatuan karena menghalangi upaya islah,” kata Karyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, sebaiknya Menteri Hukum dan HAM tidak perlu mengeluarkan surat keputusan sebelum digelar Muktamar Islah pada 30 Oktober mendatang. Pemerintahan saat ini semestinya mendorong upaya Islah untuk memelihara persatuan bukan malah membuat langkah blunder. “Dengan keluarnya keputusan menteri tersebut justru membuyarkan upaya islah di internal PPP,” katanya.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, meminta pemerintah untuk tidak terlalu ikut campur dalam masalah internal partai politik. Konflik yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah contoh nyata ikut campur terlalu jauhnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Padahal Mahkmah Partai PPP belum selesai melaksanakan tugasnya.

“Mahkamah Partai belum selesai menyelesaikan tugasnya, Menkum dan HAM mendahului,” kata Ubedillah.

Karena itu, Ubedillah menilai wajar jika muncul hak interpelasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Ia menduga ada sebuah desain dalam penerbitan Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP yang diketuai Romahurmuziy.

Padahal muktamar yang menghasilkan kepengurusan PPP Romahurmuziy dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Partai dan Majelis Syariah PPP.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menilai, Muktamar VIII PPP di Jakarta, sah, karena sesuai dengan AD/ART. “Kita negara hukum. Kita sudah yakin bahwa muktamar ini sah menurut AD/ART PPP,” kata Prabowo seusai menghadiri pembukaan Muktamar.

Prabowo mengatakan, menurut undang-undang, semua perselisihan partai harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai, dan apabila belum bisa maka diselesaikan melalui pengadilan.

Oleh karena itu, mantan Danjen Kopassus itu menilai, keputusan Menkum dan HAM, Yasonna Laoly, yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya, merupakan bentuk kekhilafan pemerintah.

Dia mengimbau pemerintah memperbaiki kekhilafannya dengan mendasarkan segala keputusan kepada aturan hukum. “Kita inginkan suasana sejuk,” ujar Prabowo. (jur/ind)

close