Gelombang mutasi pejabat kembali dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Langkah tersebut disinyalir sebagai upaya menghilangkan jejak dugaan korupsi yang mencengkram pemerintahan Kota Tangsel selama dipimpin oleh Airin Rachmi Diany.

“Mutasi yang dilakukan Pemkot Tangsel ini ditengarai memiliki motif untuk mengalihkan perhatian publik atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Kesehatan yang banyak disorot oleh masyarakat,” kata juru bicara API Tangsel, Dzulfikar Ka’in di Tangsel, (31/08).

Dzulfikar menjelaskan, warga Tangsel jangan sampai terkecoh dengan alasan penyegaran. Buktinya, di tingkatan kelurahan banyak lurah-lurah di Tangsel yang masih Plt dan belum PNS, nasibnya tidak jelas hingga bertahun-tahun. Padahal pada tingkatan ini pelayanan publik terhadap warga dilakukan secara nyata.

“Silahkan dicek, setengah jumlah kelurahan di Tangsel nasib lurahnya bertahun-tahun digantung pemkot. Kalau pemkot mau fair harusnya persoalan ini yang didahulukan,” tegas Zulfikar.

Karena itu, kata dia, diharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan kota Tangsel tersebut.

“Kami melihat mutasi di pemkot Tangsel hanya untuk mengecoh perhatian publik, karena terang benar bahwa Airin orang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut. KPK harus membongkar kasus dugaan korupsi ini sehingga ada efek jera terhadap koruptor yang telah membabat habis uang negara,” pinta Mahasiswa Fisip UIN Syarif Hidayatullah itu.

Dia juga mengemukakan, aparat hukum harus serius mengusut kasus ini hingga tuntas sampai ke akar-akarnya. (CN/ind)