Pengamat Politik IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, mahar politik yang membuat biaya pemilu menjadi mahal. Menurut pria yang biasa disapa Ipang ini, bukan biaya kampanye atau iklan yang jadi biaya pemilu, tetapi mahar partai politik.

“Memang, mahar politik sulit dibuktikan namun bisa dirasakan, karena terjadinya persekongkolan jahat antara pengusaha yang siap sebagai pemodal dengan elite partai politik,” ujar Pangi di Jakarta, Minggu (13/3).

Mahar politik ini, kembali marak dibicarakan setelah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memutuskan maju lewat jalur perseorangan atau independen karena mengaku dimintai mahar yang kisarannya Rp100 miliar hingga Rp 200 miliar.

Meskipun pernyataan Ahok tidak ditujukan ke partai tertentu, PDI Perjuangan langsung merespon bahwa pihaknya tidak pernah meminta mahar politik kepada calon atau peserta pemilu.

Pangi mengungkapkan, publik harus mengapresiasi kalau memang benar adanya bahwa PDIP tidak pernah meminta mahar politik. Apalagi hal ini dikatakan langsung dari Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang diusung PDI Perjuangan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015.

Anas merasa tak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik dengan partai pengusung, bahkan dirinya malah dibantu oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Termasuk untuk biaya saksi juga tidak dibebankan Ke Azwar Anas namun langsung kader kader DPC PDIP yang dimobilisasi menjadi relawan dan saksi untuk meminimalisir cost politik,” ungkap dia.

Sebelumnya, kata dia, calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, juga mengaku tidak pernah diminta PDIP untuk sewa tandu partai sebagai kendaraan politik dalam pencalonannya di Kota Surabaya.

Menurut Ipang, kalau dua pernyataan tokoh PDIP merupakan pengakuan yang jujur tanpa rekayasa, hal ini berarti haluan baru dalam tradisi politik Indonesia.

“Bagaimana partai tidak membebankan calon kepala daerah dengan mahar partai yang bisa mencapai ratusan milyar,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Pangi mengaku, cuaca politik dan udara yang sehat dimulai oleh Nasdem. Menurutnya, banyak pengakuan langsung dari caleg dan calon kepala daerah yang diusung Nasdem tidak sepersen pun membayar mahar atau uang sewa perahu parpol.

Dia mengingatkan, rusaknya demokrasi dan pemilu Indonesia karena mahalnya biaya pemilu (high cost) yang dibebankan calon kepala daerah, khususnya untuk sewa tandu partai. Mahar politik, katanya, mendorong kepala daerah terpilih berupaya mengembalikan uang pokok atau balik modal daripada memikirkan nasib rakyat sebelum modal mereka balik.

“Ini yang merusak tatanan demokrasi. Logika berpikir bagaimana mungkin kita punya kepala daerah yang memikirkan rakyat pada saat yang sama sang kepala daerah sudah terjebal pada kubangan kejahatan kolektif,” pungkas Pangi. (bs)