Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, menjelaskan sikap resmi partainya terkait pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah Pilkada di DPR.

“Partai Demokrat berpendapat bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan selama 10 tahun pemerintan Pak SBY patut kita pelihara dan patut untuk kita lanjutkan dengan perubahan-perubahan akibat pemilukada secara langsung selama 10 tahun ini,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Jika mengacu pada UUD ’45, sambung dia, ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran tentang pemilukada. Poin pertama, secara jelas ditegaskan melalui pasal 8 ayat 3 yakni, pemilihan gubernur, bupati, walikota, dilakukan secara demokratis.

“Demokratis dalam hal ini bisa diartikan langsung atau tidak langsung. Dua-duanya demokratis,” terangnya.

Di pasal lain juga diatur pemilu secara langsung dilakukan untuk memilih presiden, DPR RI, DPD seluruh Indonesia. “Partai Demokrat pada hari ini secara tegas menyatakan bahwa posisi PD, yang menjadi pilihan PD adalah pilkada yang dilakukan langsung dengan catatan harus ada 10 perbaikan atau perubahan besar yang dimasukkan dalam RUU,” tegasnya.

Sepuluh catatan yang diinginkan Partai berlogo Bintang Mercy itu adalah:
(1) Uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikot. (2) Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak. (3) Pengaturan kampanye dan pembatasan dana. (4) Akuntabilitas penggunaan dana kampanye. (5) Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

“Maksudnya adalah kalau seseorang ingin maju melalui partai A maka umumnya dikenal ada mahar dan sebagainya bagi PD harus dilarang,” kata Syarief.

(6) Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam. (7) Larangan pelibatan aparat birokrasi. (8) Larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada. (9) Penyelesaian sengketa pasca pilkada. (10) Pencegahan kekerasan dan pertanggung jawaban hukum pendukung calon atas keputusan pendukung. Kalau ini dilanggar, PD ingin calon tersebut harus didiskualifikasi.

“Semua poin tersebut ingin dimasukkan ke RUU pilkada yang sedang berjalan dan akan selesai pada bahasan tngkat 1 dan dilanjutkan selanjutnya. Kalau 10 poin ini dimasukkan maka secara tegas PD memilih pilkada dilakukan secara langsung baik gubernur, bupati, dan walikota,” tandasnya. (oz/ind)