Jakarta – Juru bicara Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, heran atas pernyataan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meminta masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik.

Menurut dia, lebih baik lembaga anti korupsi itu fokus saja pada pemberantasan korupsi ketimbang memberikan pernyataaan yang dianggap tak sesuai dengan tugas dan fungsinya.  “Itu KPK atau KPU? Sudah terlalu jauh itu KPK memberikan pernyataan itu. Sudah bukan lagi kewenangan mereka,” kata Rachlan di kawasan Mampang, Jakarta, Minggu, 18 Desember 2016.

Meski begitu, mantan Direktur Eksektuif Imparsial ini mengatakan, seruan dari pimpinan KPK tersebut lumrah saja apabila ditujukan kepada calon kepala daerah yang berpotensi korupsi.

Namun, Rachlan menilai, sebaiknya lembaga itu fokus saja pada pemberantasan korupsi yang sudah terbukti, baik itu di instansi pemerintah maupun sejumlah daerah. “Ini yang calon-calon belum terbukti korupsi. Kalau menyebut Dinasti, itu sudah terlalu jauh. Mereka fokus saja sama yang sudah terbukti dan pemberantasan korupsi di instansi pemerintahan dan lembaga negara,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak keluarga tidak baik, atau dinasti politik.

Dia mencontohkan salah satu kasus di Banten. Alexander meminta masyarakat cerdas dalam memilih kepala daerahnya. “Jangan dipilih, maju sih boleh saja. Kalau KPU meloloskan dia sebagai calon, tapi sebagai masyarakat kita imbaulah jangan dipilih,” kata Alexander di kawasan Kuningan, Jakarta, 14 Desember 2016.

Seperti diketahui, Andhika Hazrumy – anak dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang merupakan narapidana kasus suap penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi – merupakan salah satu calon Wakil Gubernur Banten pada Pilkada serentak, yang akan diselenggarakan tahun depan. (Viva/AS)