Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau agar politisasi isu-isu keagamaan dihentikan karena mengancam keutuhan bangunan kehidupan harmonis bangsa Indonesia.

“Kami mengimbau tidak ada lagi politisasi isu keagamaan, terlebih hanya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulton Fatoni di Jakarta, Jumat, (19/12).

Menurut Sulton, isu agama merupakan wilayah sensitif. Alih-alih menghasilkan keuntungan, penggunaan isu keagamaan untuk kepentingan politik kekuasaan sebaliknya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama menahan diri, untuk merawat kerukunan dan ketentraman masyarakat,” katanya.

Terkait isu pelarangan mengenakan jilbab di Kementerian BUMN yang ramai dibahas di media sosial maupun diberitakan di media massa, meski dalam perkembangannya sudah dibantah, Sulton dengan tegas menyampaikan ketidakpercayaannya.

“Ini era reformasi, bukan era kolonial Belanda atau Jepang. Tidak mungkin ada larangan mengenakan jilbab, apalagi di instansi sekelas kementerian,” katanya.

Secara khusus Sulton menyoroti kelompok tertentu yang selalu mendengung-dengungkan istilah “jilbab syari”. Menurut dia, upaya tersebut bagian dari pembelahan yang dilakukan secara sistematis dengan target pemaksaan gaya atau simbol jilbab kelompok tertentu.

“Kita perlu introspeksi. Tidak elok mengklaim diri sendiri paling syari, sedangkan kelompok yang lain kurang syari, atau bahkan tidak syari, termasuk persoalan mode jilbab,” katanya. (ant)