Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akan memberikan sanksi kepada kader dan anggota DPR bila tidak mendukung kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Yang paling berat (sanksinya) pemecatan pencabutan kartu anggota,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 19 November 2014.

Dia mengatakan hal ini sesuai dengan keputusan rapat kerja nasional (rakernas) DPP PDIP 19 September lalu yang menegaskan PDIP menjadi partai pendukung pemerintah.

Pemberian sanksi akan dilakukan bertahap. Pertama, kata Bambang, lewat jalan kekeluargaan, dimana kader PDIP paling senior yakni Sidarto Danusubroto akan memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan partai terhadap kader yang “mbalelo”.

Jika tidak bisa lewat jalan kekeluargaan, maka kader tersebut akan diberikan teguran tertulis dari DPP PDIP.

“Apabila cara-cara itu tidak mempan maka pemecatan akan dilakukan sebagai jalan terakhir,” kata Bambang. (ant)