Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak permasalahkan adanya wacana pembentukan panitia khusus kecurangan pemilihan presiden.

Usulan itu berawal dari penyataan kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. “Silahkan saja,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Menurut Tjahjo, usulan itu merupakan hak anggota DPR. Ia pun enggan berkomentar lebih banyak. “Kami tidak mau berkomentar soal itu, ada hal yang lebih penting,” kata Anggota Komisi I DPR itu.

Tjahjo pun tidak khawatir presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijegal di dalam parlemen. “Jokowi-JK didukung oleh seluruh rakyat RI, kita di DPR kan wakilnya saja, yang punya hak rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Sebelumnya, partai politik pengusung pasangan Prabowo-Hatta berencana membuat pansus pemilihan umum presiden. Hal itu didasarkan kubu Prabowo-Hatta menolak hasil pilpres yang memenangkan Jokowi-JK.

“Kami akan segera bentuk pansus pilpres. Di sidang paripurna pertama (usai masa reses) akan digulirkan untuk dibentuk pansus,” kata Tantowi Yahya, Juru Bicara Koalisi Merah Putih, di hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Politisi Golkar itu membeberkan alasan dibentuknya pansus pilpres untuk membahas masalah-masalah yang terjadi selama proses pemilihan umum. Pihaknya meyakini adanya dugaan kecurangan suara yang membuat suara Prabowo-Hatta hilang.

“Pansus itu adalah instrumen biasa untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai hal-hal yang meresahkan masyarakat. Jadi Pansus itu tidak perlu ditakuti,” ujarnya. (trb/ind)