Indopolitika.com  DPP PPP sudah mengajukan nama Achmad Dimyati Natakusumah sebagai wakil ketua MPR untuk menggantikan Lukman Hakim Saifuddin yang kini menjabat sebagai Menag.

Achmad Dimyati Natakusumah kini menjabat anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP. Karier politik Achmad Dimyati Natakusuma cukup berliku. Setelah sempat menjadi bupati Pandeglang, kemudian Dimyati terpilih menjadi legislator. Di tengah jalan politikus PPP itu sempat pula diterpa badai.

Saat menjadi Bupati pandeglang, Dimyati dituding melakukan penyuapan ke anggota DPRD Pandeglang periode 2004-2009 senilai Rp 1,5 miliar terkait pinjaman daerah sebesar Rp 200 miliar. Baca juga: Dimyati Natakusumah, Calon Wakil Ketua MPR yang Tersandung Kasus Pembobolan Kas Daerah 200 Miliar

Karier politik itu sepertinya akan tamat. Dia pun sempat curhat soal kasus yang menjeratnya saat rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung. Ternyata itu sia-sia, kasus ternyata tetap bergulir hingga meja hijau.

Mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma, disidang dakwaan korupsi. (Antara/ Asep Fathulrahman)

Mantan Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusuma, disidang dakwaan korupsi. (Antara/ Asep Fathulrahman)

Namun nasib berkata lain. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang pada 3 Juni 2010 memutuskan bebas karena tidak terbukti melakukan suap Rp 200 miliar dari Bank Jabar. Kemudian, vonis ini dikuatkan Mahkamah Agung (MA) pada 20 Januari 2011 lewat vonis kasasi.

Sebelumnya, coreng hitam juga sempat mampir ke wajah Dimyati. Seorang siswi SMA berinisial SDK mengaku menjadi korban asusila saat Dimyati masih menjadi bupati. Berulang kali Dimyati membantah hal ini.

Berjalan waktu kasus pun seperti hilang ditelan bumi. SDK malah dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Malahan SDK sempat dijebloskan dari penjara. Dimyati lagi-lagi selamat.

Sebelumnya, Politisi dari Partai berlambang Ka’bah itu pernah mencalonkan menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Saat uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim MK,  tim pakar Musni Umar menyinggung masalah hukum yang sempat membelit Dimyati.

“Terlalu banyak penolakan masyarakat kepada bapak, kasus suap meskipun pengadilan tidak bersalah tetapi ini rekam jejak yang akan dinilai masyarakat. Pelecehan anak dibawah usia, yang melaporkan jadi tersangka, bagaimana klarifikasinya,” kata Sosiolog Musni Umar.

Dimyati mengatakan bila bersalah ia tidak berani mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Ia mengatakan kasus tersebut juga sudah berkekuatan hukum tetap atau incraht.

“Saya tidak mau menggantung, itu telah diselesaikan hukum, saya berani mendaftar karena tidak ada kasus itu,” kata Politisi PPP itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, S Sos, mengatakan Dimyati Natakusumah pernah terlibat dua kasus besar, yakni kasus suap yang menyeret seluruh anggota DPRD Kabupaten Pandeglang tahun 2006 dan pengakuan heboh seorang siswi SLTA yang mengaku jadi korban asusila Dimyati pada 2005 lalu. (*/ind)