Pemerintah bersama DPR berencana akan memperluas definisi politik uang dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Demikian yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono.

“dan meningkatkan kualitas Bawaslu dan sekaligus akan mendefinisikan kembali politik uang,” terang Soni, Minggu (1/5).

Soni, sapaan akrabnya, menjelaskan pelaku politik uang nantinya tidak hanya bagi pasangan calon (paslon) yang memberikan uang kepada pemilih, tetapi juga akan didefinisikan lebih bersifat umum.

Namun, diakuinya, hal itu belum ada kata sepakat antara pemerintah dan DPR. “Yang jelas akan dipertajam siapa-siapa saja yang terindikasi melakukan politik uang,” tegasnya.

Masih berkaitan dengan politik uang, pemerintah dan DPR pun sepakat untuk memperkuat kewenangan Bawaslu provinsi untuk bisa memberikan sanksi administratif.

Nantinya, jelas Soni, Bawaslu provinsi akan diberikan kewenangan memeriksa, memutuskan, dan memberikan rekomendasi diskualifikasi terhadap pasangan yang terbukti melakukan politik uang.

Bawaslu provinsi nantinya akan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang diberikan Panwaslu kabupaten/kota, laporan masyarakat, atau temuan langsung Bawaslu provinsi.

“Putusan yang sampai menyebabkan paslon didiskualifikasi harus ada koordinasi dulu antara Bawaslu provinsi ke Bawaslu pusat. Pusat lalu memberikan rekomendasi kepada provinsi untuk menindaklanjuti temuannya,” tuturnya.

Setelah itu, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi tersebut untuk mendiskualifikasi paslon yang bersangkutan. Jika paslon ada yang keberatan dengan sanksi diskualifikasi itu, paslon bisa mengajukan kasasi ke MA.

Meskipun sanksi administratif diproses Bawaslu provinsi, sanksi pidana praktik tersebut akan tetap diproses pengadilan. “Pokoknya politik uang hilang. Politik uang ada dua sanksi: pidana jalan dan administratif jalan,” ujarnya.

Pengecualian
Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyebut jenis politik uang bisa berupa mahar politik, suap dari pasangan calon atau timses ke pemilih, serta pasangan calon ke penyelenggara pemilu (KPUD).

Kategori pelanggarannya bersifat administratif. “Harapan kita money politic ini berkurang, tetapi perlu diperjelas wilayah mana yang merupakan money politic dan mana yang bukan,” ujar dia.

Meski begitu, dirinya mengecualikan, misalnya, dalam hal penggantian uang transportasi dan pemberian konsumsi dalam pertemuan politik. “Jangan orang kasih transpor malah jadi money politic,” imbuh anggota Fraksi Partai Gerindra itu.

Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi II DPR, tak menginginkan jika ‘kearifan lokal’ seperti pembagian makanan yang diselipkan uang ala kadarnya, yang dianggap uang pengganti transpor, dalam pengajian yang dihadiri pasangan calon dimasukkan ke politik uang.

Menurutnya, pembahasan kembali revisi UU Pilkada ini akan berlangsung seusai masa reses DPR, yakni mulai 18, 17, 19 Mei. Penuntasannya akan dilakukan di 29 Mei. Pengesahannya dilakukan di Rapat Paripurna DPR pada 31 Mei. (ris)