Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan menegaskan, hingga saat ini pemerintah tetap menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun, dengan catatan, segala kekurangan pilkada langsung diperbaiki dan pilkada dilaksanakan secara serentak.

“Pemerintah posisinya sampai saat ini tetap menginginkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung, tapi dengan perbaikan. Segala kekurangan dan kelemahan pilkada langsung diatasi,” kata Johan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Beberapa kelemahan pilkada langsung yang disoroti pemerintah, kata dia, terutama terkait politik uang dan biaya kampanye mahal yang dibebankan kepada calon kepala daerah.

Pemerintah menilai politik uang dan biaya kampanye yang mahal ini berimbas pada banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi setelah memenangkan pilkada. Kemendagri mencatat, sebanyak 332 dari 524 kepala daerah sudah terjerat kasus hukum.

“Ini lebih dari 60 persen. Kalau kita tidak perbaiki kemudian, akan terulang peristiwa yang sama,” kata dia.

Perbaikan lain yang diinginkan pemerintah ialah terkait dana kampanye yang harus dibuat semurah mungkin. Pilkada serentak merupakan salah satu langkah untuk menghemat biaya.

“Meski awalnya pemerintah sempat ingin pilkada tidak langsung, dengan dua hal itu, kita tetap bertahan pada pilkada langsung,” ucap dia.

Koalisi Merah Putih ingin agar pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti Orde Baru, yakni dipilih oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada. Sikap parpol dalam koalisi tersebut berubah setelah berakhirnya proses Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi. (kps/ind)