Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebut wacana itu sebagai bentuk korupsi terhadap demokrasi.

Lebih dari itu, pria yang akrab dipanggil BW ini menyebut korupsi demokrasi tersebut mengarah kepada korupsi politik. Sebab, dilakukan dengan kepentingan sempit kekuasaan yang berbasis pada nafsu berkuasa.

“Inilah salah satu indikasi dan fakta yang bisa dan biasa disebut dalam nomenklatur sosiologi sebagai political corruption (korupsi politik) dan juga korupsi demokrasi,” kata BW , Rabu (10/9).

BW memaparkan demokrasi langsung itu sejalan dengan daulat rakyat, yaitu dari, untuk, dan oleh rakyat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Sehingga, rakyat menjadi subjek utama dalam memilih kepala daerahnya.

Oleh karena itu, lanjut BW, upaya penghapusannya sama saja dengan upaya pembajakan terhadap demokrasi.

Pembajakan tersebut, ungkap BW, akan berimplikasi tidak hanya terhadap hak rakyat, tetapi juga mengarah pada kepentingan-kepentingan politik tertentu.

“Ada dampak yang sangat besar dari sekadar implikasi masalah pilkada yang selama ini terjadi. Sebab, sangat potensial terjadi rekayasa kekuasaan oleh elite penguasa yang berpijak pada kepentingan rent seeking dan bersifat transaksional, serta tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, BW menyebut wacana pilkada tidak langsung adalah bentuk korupsi politik.

Oleh karena itu, BW mengajak seluruh rakyat Indonesia turut mengawal proses revisi UU Pilkada yang berlangsung di DPR RI.

Terkait wacana perubahan pilkada langsung, ada enam fraksi di DPR yang mendukung pemilihan di daerah dilakukan melalui DPRD, yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra.

Sedangkan, fraksi di DPR yang masih menginginkan pemilihan kepala daerah langsung adalah PDIP, Hanura, PKB. (bs/ind)