Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha menegaskan posisi PPP pasca pemilihan pimpinan MPR RI yang memilih bergabung dengan Koalisi Indoensia Hebat (KIH), kini kembali ke kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

 Menurut Tamliha, para petinggi KMP sudah memahami langkah PPP dalam pemilihan pimpinan MPR RI tersebut meskipun kalah dalam voting di MPR.

”Para petinggi KMP sudah mengetahui langkah kami dalam menentukan sikap dalam pemilihan pimpinan MPR RI. Bahwa bergabungnya partai kami ke KIH itu hanya pada sebatas pemilihan pimpinan MPR RI. Jadi, ketika menetapkan ikut ke KIH tidak asal menyeberang begitu saja,” tegas Tamliha di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut  Tamliha, sikap yang diambil oleh PPP menyeberang ke KIH tersebut bukan karena haus kekuasaan, melainkan untuk amar ma’ruf nahi mungkar.

“PPP lebih baik kalah untuk menegakkan kebenaran daripada menang, tapi mengalahkan kebenaran,” imbuhnya.

Menjawab pertanyaan bagaimana kalau KMP menolak kembalinya PPP lagi, karena dianggap sudah berkhianat dengan bergabung KIH?  “Bagi PPP tidak ada masalah kalau pada akhirnya ditolak KMP. Sebab ini politik, siap menerima segala konsekuensi politik yang terjadi,” ujarnya kalem.

Dia pun optimis, partainya akan kembali diterima di KMP.  Dia beralasan, para pemimpin parpol dalam KMP, sudah memahami alasan partainya tidak sejalan dengan KMP saat pemilihan pimpinan MPR itu.

”Artinya pintu bagi Koalisi Merah Putih masih terbuka lebar untuk PPP. Bahkan, Pak Hatta Rajasa dan Pak Aburizal Bakrie bisa memahami kalau PPP ikut KIH. Jadi biarlah PPP berpisah hanya untuk satu kali itu saja, selanjutnya tetap di KMP,” lontar Tamliha optimis.

Tamliha menuturkan, PPP sebenarnya tidak mendukung paket pimpinan MPR yang diajukan KMP lantaran adanya konflik internal sendiri. Sehingga PPP tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk masuk ke dalam KMP.

Menurutnya, hingga Selasa petang (7/10), elite KMP seperti Idrus Marham, Fadli Zon, dan Setya Novanto mendatangi Fraksi PPP.

Di dalam pertemuan itu, Tamliha mengaku sudah menyampaikan kepada mereka bahwa PPP bergabung dengan KIH untuk kali ini saja untuk paket pimpinan MPR.

”Mereka menerima penjelasan kami, bahwa kontrak politik tadi malam dengan pimpinan fraksi MPR dan partai lain hanya untuk pimpinan MPR,” imbuhnya.

Diterangkan Tamliha pula, sikap PPP dalam pemilihan pimpinan MPR RI tersebut karena PPP memang ditinggalkan. Padahal sudah ada perjanjian tertulis bahwa PPP akan mendapat jatah pimpinan MPR RI di KMP.

”Kami ini ditinggalkan. Nanti, bagaimana kami akan menjawab pertanyaan konstituen tentang kader PPP yang tidak masuk pimpinan MPR RI itu,” pungkas politisi PPP dari Dapil Kalimantan Selatan ini. (ind/jp)