Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai penanganan pangan menjelang puasa dan lebaran hingga saat ini masih jauh dari harapan dan perbaikan. Pasalnya, target pemerintah baru pada tahap tataran memberikan kecukupan akan ketersediaan pangan pada momen strategis tiap tahun di bulan puasa.

“Pemerintah perlu meningkatkan target penanganan pangan jelang bulan Ramadhan dan Syawal bukan hanya pada stabilisasi stok pangan saja, namun juga perlu adanya kestabilan harga, dimana selama ini  harga-harga barang terutama komoditas pangan selalu mengalami lonjakan kenaikan”, ujar Akmal, Selasa (18/04/2017).

Ia mengatakan, Komisi IV DPR senantiasa mengingatkan kepada pemerintah untuk berupaya keras pada stabilisasi harga pangan. Bahkan para kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota, harus diajak bersama-sama dalam membuat kebijakan jangka pendek untuk mengatasi permasalahan pangan yang tiap tahun terjadi menjelang momen puasa dan lebaran ini.

Kebijakan pemerintah, tambah Akmal, senantiasa mematok lonjakan harga ditoleransi sebesar 10%. Kebijakan ini biasanya berawal dari Kementerian Perdagangan pada rapat koordinasi terbatas bidang pagan dibawah Menko Perekonomian.

“Banyak daerah-daerah besar seperti DKI, Bandung, Surabaya, Makasar dan kota besar lainnya yang menyatakan kesiapan menghadapi stabilisasi stok pangan. Begitu juga dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga menyatakan kesiapannya, namun tidak ada satupun pernyataan pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang menyatakan siap menjamin harga yang sama ketika puasa dan lebaran seperti pada bulan-bulan lain”, tandasnya.

Legislator F-PKS dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan kepada pemerintah, bahwa inflasi negara ini sangat rentan pada komoditas pangan. Sebagai contoh hanya pada cabai dan bawang saja, sudah mampu mengguncang situasi ekonomi masyarakat. Ini bukti bahwa pondasi perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap stabilisasi pangan.

“Saya berharap pemerintah mampu meningkatkan penanganan persoalan pangan di bulan puasa dan lebaran bukan saja pada ketersediaan stok pangan saja, tetapi lebih besar  dari itu adalah bagaimana pemerintah mampu mengatasi lonjakan harga pangan di momen itu agar tidak ada kenaikan atau maksimal kenaikan hanya 5% saja”, pungkasnya. (ind)