Penetapan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad oleh Polri disangsikan telah melalui proses hukum yang obyektif. Peneliti lembaga antikorupsi, Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mensinyalir proses hukum Samad oleh kepolisian sebagai upaya balas dendam.

“Ada kesan penegak hukum saling balas dendam,” kata Donal, Selasa, 17 Februari 2015. Dia mencontohkan ada pelapor pimpinan KPK yang hanya bermodal kliping dari beberapa media massa. Namun, laporan tersebut justru ditindaklanjuti polri.

Samad merupakan pimpinan kedua yang menyandang status tersangka. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto lebih dulu dijadikan tersangka Polri karena diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Penetapan Bambang sebagai tersangka sepuluh hari setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo, Komisrais Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Menurut Donal, penetapan tersangka dua pimpinan lembaga antirasuah itu merupakan pukulan telak bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. “Apalagi Jokowi juga tak bersikap atas kisruh KPK-Polri selama sebulan belakangan ini,” ujarnya.

Samad sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Februari 2015. Status baru Samad tersebut berdasarkan hasil gelar perkara Polda Sulawesi Selatan dan Barat menindaklanjuti gelar perkara di Markas Besar Polri pada 5 Februari 2015.

Dalam kasus itu, kepolisian telah menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka. Polda Sulawesi Selatan dan Barat juga telah memeriksa sekitar 20 saksi.[ind/tmp]