Pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, (4/9/2017).

Menanggapi rencana pembubaran HTI, pengamat politik dari Konsepindo Research & Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman, mengatakan pembubaran itu merupakan tindakan hukum. Segala tindakan hukum di negara hukum harus dilakukan melalui jalur hukum. Aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum, membawanya ke pengadilan. Itulah jalan demokrasi.

“Kita tahu dan membaca bagaimana para komunis atau simpatisannya protes karena dihukum tanpa pengadilan. Kini mereka dukung pembubaran HTI tanpa pengadilan. Intinya, mungkin saja di pengadilan terbukti bahwa HTI akan makar, ada pelanggaran UU, ya hukum wajib ditegakkan. Tapi kalau sebatas pikiran, cita-cita ideal, tak bisa dihukum. Kita tak bisa menghukum pikiran orang. Hukum dimanapun, termasuk dalam agama, hanya berlaku pada perbuatan,” ujarnya, Selasa (9/5/2017).

Veri jelaskan, Itulah mengapa pemerintah tidak boleh melakukan tindakan hukum di luar pengadilan.

“Jika ini sudah diputuskan tentu bisa juga digugat di PTUN, tapi ini preseden buruk. Sekarang HTI besok apa? Jangan setiap yang beda sama pemerintah kemudian dibubarkan dong. Soal Pancasila ini, jangan sampai akhirnya merupakan senjata yang bisa dipakai untuk menembak lawan politik. Jangan ideologi negara dimaknai pemerintah untuk kepentingan kekuasaannya, mirip era Soeharto. Jangan sampai Pancasila dipakai lagi untuk alat represi negara. Pancasila, NKRI, UUD 45 adalah sumbangsih terbesar ummat Islam, karena mencintai persatuan,” tutur Veri yang juga pengasuh Pondok Pesantren Sinar Islam itu menjelaskan.

Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, pembubaran organisasi apapun haruslah lewat pengadilan.

“Ini negara hukum. Itu stressing saya. Soal ideologi mereka, ideologi HTI saya  melihatnya sebagai ideologi utopia, cita-cita ideologis yang mustahil diterapkan,” ucapnya.

Pemerintah, kata Veri, sudah bertindak otoriter dalam membubarkan ormas. Padahal, otoritarianisme adalah musuh demokrasi.

“Mekanisme hukum wajib ditempuh. Itu aturan hukum, ini negara hukum. Kecuali HTI melakukan pemberontakan bersenjata seperti PKI, PRRI, Permesta, DI/TII. Bahkan bukankah selama ini para aktivis memersoalkan pembubaran PKI karena tdk lewat pengadilan? Kita jangan ambil resiko negara jatuh ke tangan para penafsir tunggal kekuasaan menyikat dan melibas yang berbeda, anti oposisi,” tutupnya.