Oleh: Muhtar S. Syihabuddin

(Pengkaji Moralitas Politik)

Dalam teori politik paling klasik dan sudah sangat terkenal, politik adalah the art of possibility; seni segala kemungkinan. Meracik semua potensi elemen masyarakat sedapat mungkin untuk mencapai target politik. Baik target dekat, menengah maupun jauh yang pada gilirananya akan mempengaruhi langkah politik yang akan diambil. Tentu saja memperhitungkan sekecil mungkin risiko kesalahan dalam menentukan langkah politik agar taktis dan strategis.

Teori “the art of posibility” pula yang menjadikan preseden politik yang kerap disalahartikan oleh banyak orang. Semisal ada ungkapan “politik itu kejam”, bahkan secara terburu-buru ada yang mengatakan “menghalalkan segala cara” dalam menggapai target politik. Jadinya, menjadi insan politik sekaligus pekerjaan politik punya tempat kurang bermartabat dalam konteks membangun negara-bangsa.

Padahal, tanpa aktifitas politik kemerdekaan tanah air tidak mungkin kita nikmati detik ini dengan segala kurang lebihnya. Memang perjuangan berdarah-darah para pahlawan telah menopang pondasi kemerdekaan Tapi moment penting tertentu, semua proses kemerdekaan itu berada di meja perundingan. Mempergunakan ragam argumentasi hingga menarik ulur lobi mempertahankan kemerdekaan NKRI.

Politk bersifat luwes dalam menggapai target yang paling memungkinkan. Yakni, kemungkinan dalam artian, negara dalam hal ini memiliki kemungkinan dalam upaya mencapai khittah politik sebenarnya, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles yakni mencapai kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan.

Negara bertugas adalah aransmen panggung yang besar dan tentunya tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Negara harus memainkan setiap unsur dalam panggung tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal dan mengesankan. Unsur-unsur tersebut harus memainkan peran sebaik mungkin dalam bingkai komando yang dijadikan pedoman. Layaknya suatu pertunjukan, bagus tidaknya suatu pertunjukan adalah bergantung bagaimana seluruh unsur padu dan terkoordinir.

Negara dalam hal ini memiliki kuasa penuh dari berjalannya pertunjukan seni yang dimaksud. Perhelatan seni tersebut menghendaki tampilnya seorang penguasa yang dijadikan sebagai panutan dan pedoman. Ialah karena ia memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam memengaruhi para bawahannya, bersifat legitimated dan sah menurut hukum. Itu saja yang membedakan antara pertunjukan seni biasa dengan pertunjukan seni politik.

Memiliki kekuasaan tentunya memberikan influence yang begitu besar pada bawahan dan unsur-unsur terkait. Mempengaruhi pertunjukan tersebut, dengan unsur-unsur yang abergerak dan bertugas menjadi bagian yang memainkan fungsi-fungsi seni yang ada atas dasar dari koordinasi dan perintah yang diberikan oleh negara.

Dalam konteks politik, seni lebih bersifat halus dan tidak terlihat. Lazimnya sebuah pertunjukan, pastilah unsur-unsur seni yang mengikuti mayoritas tidak terlihat dan hanya sedikit substansi yang bisa ditangkap langsung dengan mata telanjang. Dalam pertunjukan seni musik, olah vokal dan musik berpadu dalam ritme yang harmoni dan membuat kita merasa bahwa itulah seni.

Politik memainkan seni berdasarkan pada ritme dan irama situasi sosio-kultural yang mengikuti yang secara sadar dan tidak sadar sering kita rasakan, hanya saja kita menganggap hal ini lebih bersifat teknis, padahal unsur seni sungguh melekat.

Dalam struktur masyarakat, dinamika sosial dan heterogenitas kultur masyarakat memengaruhi bagaimana seni kekuasaan memainkan peranan dalam upaya memengaruhi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan politik sendiri

Tentu akan berbeda bila negara dihadapkan pada sebuah masyarakat komunal primitif seperti suku pedalaman yang ada di Riau, Jambi, Papua dengan masyarakat yang ada di daerah perkotaan atau pedesaan. Pendekatan secara sosio-kultural dalam upaya memengaruhi masyarakat untuk kemudian mau diajak bekerjasama dalam bingkai kolektif kolegial demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu keniscayaan.

Tentunya negara dalam hal ini mempergunakan kekuasaan (power) serta wewenang (authority) nya dengan cara persuasi (meyakinkan) dan jika perlu dapat menggunakan kekerasan (coercion) bila keadaan ditemukan tidak seperti yang diharapkan. Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

Hal ini sungguh diperlukan dalam upaya membangun mental masyarakat yang saat ini justru dihadapkan pada situasi politik sebagai seni ketidakmungkinan. Putus asa masyarakat sudah mencapai pada titik jenuhnya melihat situasi perpolitikan kita yang justru memperlihatkan seni yang buruk, bahkan penuh bualan, manuver-manuver pragmatis serta intrik/sandiwara.

Usaha memulihkan moralitas politik menghendaki perubahan pada konsepsi politik. Politik harus bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan upaya memperbaiki untuk menjangkau hal-hal yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin sekaligus menjebol batas-batas kewajaran dan kebudayaan yang menjadi dasar pembenar tradisi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Politik sebagai seni kemungkinan menghendaki penghancuran simbol-simbol berhala-berhala sosial. Ketika nabi Musa merobohkan berhala Asyera, Baal, Asytoret, yang dihancurkan bukan sekadar berhala transendental, melainkan ikon tribalisme sebagai institusi sosial yang membenarkan penghisapan, perbudakan, dan patriarki. Ketika Soeharto dijatuhkan, mestinya tidak dihayati sekadar tumbangnya sang diktator, tetapi sebagai ikon ke arah penghancuran berhala-berhala sosial-politik yang membawa prahara nasional selama ia menjabat. Berhala ini bisa berarti Jawasentrisme, dwifungsi ABRI, negara kesatuan yang sentralistik, elitisme dan rakyat dianggap bodoh, serta berhala bahwa elite dan penguasa kebal terhadap hukum.

Sekarang, seni politik adalah seni yang mungkin dalam mencapai cita luhur pembangunan bangsa. Jangan lagi ada sandiwara, karena kita bukan berada di panggung sandiwara. Kita berada pada dunia nyata yang penuh dengan sejuta tantangan. Kemenangan politik lewat deal-deal bawah tangan dengan pertimbangan kemenangan pemilu baik yang sudah terjadi maupun yang akan datang, terlalu mahal ongkosnya jika harus mengorbankan nurani dan akal budi publik.

Apa yang harus dilakukan oleh Jokowi dan tokoh-tokoh pemerintahan lainnya adalah berikrar kepada rakyat seperti yang diucapkan Vaclav Havel, “Wahai rakyatku, pemerintah telah kembali kepadamu!”. Langkah demikian secara pasti akan menuju pada terciptanya politik sebagai seni kemungkinan dalam upaya mencapai khittah politik; keadilan yang makmur dan kemakmuran yang adil. Semoga saja.  (Fied/Opini)