Palembang – Pilkada Sumatera Selatan semakin ramai dengan spekulasi dan gosip politik. Perbincangan politik terjadi berbagai levelnya hal mana terjadi karena belum ada satupun pasangan calon yang benar-benar sempurna bisa diajukan ke KPUD. Sampai hari ini secara faktual memang ada calon yang sudah dapat dukungan parpol tapi belum jelas dengan siapa ia berpasangan. Secara aturan jelas tidak bisa calon melenggang sendirian, tidak ada pasangannya. Disebutnya saja pasangan calon, itu artinya harus berdua. Kemudian ada calon yang sudah berpasangan tapi belum lengkap syarat kursi dukungannya. Lalu ada calon yang belum jelas siapa pasangannya dan apa saja partai pengusungnya.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Konsep Indonesia Katibul Umum mengatakan, tarik menarik yang alot dalam proses pengusungan bisa saja menyebabkan terjadinya deadlock. Satu sama lain saling kunci sehingga butuh waktu lebih untuk sampai ke tingkat ideal. “Kalau satu sama lain saling kunci dan ngotot, misalnya memaksa ingin di posisi calon gubernur, ya pastinya akan buntu, demikian juga jika ada upaya partai memaksakan kadernya untuk jadi calon wakil misalnya, sementara calon yang ada sudah berpasangan, akan deadlock. Di sisa waktu yang ada, yang dibutuhkan adalah kelenturan dan kembali ke data survei,” ujarnya saat Diskusi bertajuk “Siapa & Berapa Pasang Peserta Pilkada Sumsel” yang digelar di Palembang, Rabu, 6 Desember 2017.

Katibul Umam menjelaskan, jika para pemegang kebijakan di partai membuka data survei maka akan sangat jelas kandidat mana yang layak diusung. Menurutnya, tidak diragukan lagi, sudah nyata dan teruji oleh sejarah bahwa survei merupakan instrumen ilmiah yang sangat membantu para penentu kebijakan memilih jagoannya. Memaksakan kandidat yang dalam survei berkala selalu rendah elektabilitasnya adalah menghina akal sehat. Sebutan yang sama bisa juga disampaikan pada yang ngotot mengaku punya elektabilitas bagus tetapi fakta temuan surveinya justru stag atau tak cerah harapannya. “Intinya kembali ke survei, sepanjang metodenya benar, pimpinan dan lembaganya punya rekam jejak yang baik, bisa dicek di google, ada asosiasi yang mengawasi lembaga survei itu, hasilnya bisa dipakai untuk pertimbangan mengusung paslon,” ujarnya.

Pembicara lain dari Kelompok Diskusi Demokrasi Digital, Husnul Chotimah mengkawatirkan hal lain. Ia menduga kemungkinan terjadinya upaya memaksakan paslon tunggal di Pilkada Sumsel ini. Menurutnya, bisa saja proses yang alot dan belum berujung ini merupakan proses yang by design, bukan alamiah, tetapi justru dibuat oleh kelompok kepentingan tertentu seolah terjadi deadlock dan ujungnya akan ada kawin paksa sehingga muncul pasangan calon tunggal. “Politik itu seni kemungkinan, jika upaya memaksa terjadinya pasangan calon tunggal benar-benar terjadi, saya kira akan rugi betul rakyat Sumsel. Karenanya masyarakat sipil jangan diam menunggu tetapi harus aktif berpartisipasi dan mendorong agar para pimpinan partai tidak main-main dan mengulur-ulur waktu,” ujarnya.

Husnul Chotimah menambahkan, peserta pilkada Sumsel sebenarnya bisa empat pasang. Husnul menyebut empat kelompok koalisi, pertama, Demokrat, PPP, PBB bisa mengusung satu paslon. Lalu Golkar, PKB bisa satu paslon. Selanjutnya Partai Nasdem, PAN, PKS dan Hanura bisa satu paslon dan terakhir PDI Perjuangan dan Gerindra bisa satu paslon. “Dengan ada empat pasangan calon maka kualitas pilkada Sumsel akan bagus. Debat program akan terjadi dan pemilih punya banyak pilihan. Bisa memilih berdasarkan programnya atau berdasar kapasitas dan pengalaman para kandidatnya,” pungkas Husnul.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kepastian pasangan calon dan koalisi parpol yang deklarasi ke publik. Bisa jadi kondisi ini membuat Pilkada Sumsel berada dalam ketidakpastian. Rakyat harus menunggu sampai titik akhir masa pendaftaran pasangan calon. Kebuntuan politik akibat tarik-menarik kepentingan ini diharapkan tidak merugikan kepentingan rakyat pada umumnya. (Fied)