Indopolitika.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut proses pengambilalihan saham Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Serikat Pekerja TPPI dan Indonesian Resource Studies (IRESS) menduga ada pihak-pihak yang sengaja menghalang-halangi proses pengambilalihan saham tersebut.

“Dari sikap pemerintah yang selama ini kami melihat itu sengaja mengulur-ulur waktu, bahkan, terakhir itu tampaknya ingin supaya TPPI ini gagal nanti dipailitkan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal,” kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batu Bara, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Marwan mengatakan, negara bisa rugi jika tidak segera mengambil alih kepemilikan saham TPPI tersebut. TPPI dengan kilangnya di Tuban, Jawa Timur memiliki aset puluhan triliun. Selain itu, menurut Marwan, TPPI memiliki hutang cukup besar kepada Pertamina, Perusahaan Pengelola Aset, dan BP Migas. (Baca juga: KPK dan Saham TPPI yang Terlupa, Menilik Hubungan Hashim dan Hatta Rajasa)

“TPPI mempunyai utang Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun utang kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepaeda Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas,” ujarnya.

Marwan juga menyebutkan, penguasaan TPPI oleh Pemerintah atau Pertamina akan memberikan banyak manfaat bagi negara, di antaranya, Pemerintah bisa menggunakan fasilitas TPPI untuk mengolah sebagian besar kondensat yang dihasilkan di dalam negeri. jadi disamping untuk menyelamatkan keuangan negara juga untuk kepentingan ketahanan energi.

“Dengan Pertamina menjalankan TPPI itu nanti impor BBM bisa berkurang, impor bahan-bahan petrokimia juga itu akan berkurang, banyak sekali keuntungan,” sambung Marwan.

Namun, lanjut Marwan, pemerintah seolah mengulur-ulur waktu untuk mengambil alih aset TPPI ini. Dia pun menilai alasan yang disampaikan Pemerintah terkait diulurnya pengambilalihan aset TPPI tidak masuk akal.

“Salah satunya Kemenkeu yang mewakili Pemerintah, Pertamina, BP Migas, menyebutkan tidak punya hak untuk menjual langsung saham ke Pertamina padahal itu tidak benar karena ada pendapat konsultan hukum yang menyatakan bisa,” kata Marwan.

Alasan lainnya, kata Marwan, pemerintah menyatakan bahwa harga jual jaminan yang akan dieksekusi harus ditentukan berdasarkan persetujuan pemilik lama, yakni Honggo Hendratno.

“Ini tidak benar sehingga sangat mendesak bagi kita melalui pemerintah untuk segera mengambil alih TPPI dan segera dijalankan oleh Pertamina,” katanya.

Marwan pun mengaku datang ke KPK dengan membawa bukti berupa dokumen yang memuat pendapat konsultan hukum yang menyatakan tidak masalah jika Pemerintah mengambil alih saham TPPI. (Ind/kps)