Penundaan Pengumuman Hasil Pemilu Dianggap Menggelikan dan Menyesatkan

"Ini hal menggelikan sekaligus menyesatkan," tegas pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino


Indopolitika.com  Permintaan kubu Prabowo-Hatta untuk menunda pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan umum presiden di luar tanggal 22 Juli dianggap sebagai pernyataan yang aneh.

“Ini hal menggelikan sekaligus menyesatkan,” tegas pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, di Jakarta, Sabtu, (19/7).

Menurut Leo ada beberapa alasannya untuk menyatakan hal itu. Pertama, KPU adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab UU untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pileg maupun Pilpres. Maka KPU tahu betul kemampuan dan keupayaan lembaganya untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

“Kendati UU memberikan kesempatan kepada KPU untuk mengumumkan hasil rekapitulasi selama satu bulan, tapi ingat yang paham akan keandalan KPU adalah KPU sendiri,” ujarnya.

“Sehingga apabila ada yang beranggapan penetapan hasil rekapitulasi pada tanggal 22 Juli terlalu dini, ini menggelikan. Dan perlu diingat juga bahwa hasil keputusan rapat pleno KPU setingkat UU,” tegasnya.

Alasan kedua, kata Leo, permintaan untuk menunda pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres sama saja mendelegitimasi KPU.

Ketiga, jika pun kubu Prabowo-Hatta menyatakan penundaan tersebut perlu dilakukan atas alasan terjadinya kecurangan, maka sistemnya sudah diatur UU. Yakni dengan pengajuan sengketa ke MK, sebagai jalan keluarnya.

“Jadi bukan mendesak KPU memundurkan jadwal pengumuman. KPU sudah bekerja maksimal, kok malah didorong untuk menunda pengumuman rekap tersebut?” ungkapnya.

“Oleh karena itu, lebih baik Tim hukum Prabowo-Hatta mulai dari sekarang harus menyiapkan semua dakwaan-dakwaan tersebut dan bukan mengintimidasi KPU,” ujarnya.

Keempat, permintaan menunda sama sekali absurd karena yang dikehendaki rakyat saat ini justru kepastian legal atas Pilpres itu sendiri.

“Jika KPU menundanya, maka kemungkinan ‘gesekan’ yang sudah terasa ini akan semakin menjadi-jadi,” tandasnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta mengklaim menemukan banyak indikasi kecurangan di beberapa daerah terkait proses Pilpres 2014. Oleh karena itu kubu Prabowo-Hatta meminta KPU menunda sidang pleno rekapitulasi suara yang sedianya digelar 22 Juli. (bs/ind)

Next post Ray Rangkuti: Pengumpulan Massa di KPU Hanya Membuat Nama Indonesia Buruk

Previous post Penundaan Pengumuman Hasil Pemilu Hanya Bisa dilakukan Bila Ada Alasan Yuridis

Related Posts