Indopolitika.com   Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan Baldan berharap setiap penduduk yang telah mempunyai hak pilih sesuai perundangan yakni telah berusia 17 tahun atau yang pernah nikah, harus dimudahkan menggunakan hak pilih.

‘’Jadi penyelenggara pemilu mengaturnya. Mengatur bukan dengan mempersulit. Pegangannya tetap pada KTP menjadi alat yang sah bagi penduduk untuk menggunakan hak pilih mereka, apalagi sekarang sudah ada KTP nasional berupa e-KTP. Prinsip yang harus menjadi rujukan adalah jangan mempersulit masyarakat menggunakan hak pilih,’’ ujar Ferry.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta Minggu (6/7/2014) mengatakan identitas penduduk yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus bisa dijadikan dasar bagi penduduk untuk menggunakan hak pilih karena Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan hal itu.

Kalau KTP tidak bisa digunakan sebagai bukti menggunakan hak pilih maka ada dua kemungkinannya. Pertama, penyelenggara pemilu tidak tunduk pada putusan MK, dan kedua, e-KTP bukan merupakan program KTP nasional.

Semestinya, dengan berbekal e-KTP setiap penduduk Indonesia bebas menggunakan hak pilihnya di mana saja. Panggilan atau undangan dari penyelenggara pemilu bagi warga hanyalah untuk mengatur ketertiban di tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pemukiman agar jangan sampai menumpuk di TPS tertentu.

Surat panggilan atau undangan dari KPU bukanlah satu-satunya alat yang sah bagi warga untuk menggunakan hak pilih.

Penyelenggara pemilu harus proaktif melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa hanya dengan KTP tanpa undangan dari KPU mereka tetap bisa menggunakan hak pilih.

‘’Masyarakat terbiasa dengan undangan dari KPU baru datang ke TPS dan merasa tanpa undangan mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Ini harus diluruskan, harus terus dilakukan sosialisasi untuk meluruskan itu,’’ kata Ferry. (tb/ind)