Wakil Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Riyono Asnan, mengatakan bahwa penyelesaian konflik Partai Golkar sebaiknya lebih mengedepankan kepentingan organisasi yang lebih besar.

Kepentingan yang lebih besar itu, kata dia, adalah menjaga agar Golkar tetap dapat mewarnai perpolitikan nasional secara signifikan, sebagaimana Golkar berkontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia.

Jangan sampai hanya karena keinginan segelintir orang di Golkar, upaya saat ini untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar jadi hancur karena ditinggal pemilihnya.

“Secara moral dan historis Partai Golkar sangat berkepentingan terhadap kelanjutan modernisasi pembangunan yang berbasis karya-kekaryaaan sebagaimana dicita-citakan Golongan Fungsional yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya. Karena itu mempertajam perbedaan posisi politik apakah Golkar berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahn sudah tidak relevan lagi,” ujar Riyono di Jakarta, Jumat, (9/1).

Bila melihat sejarah, ujarnya, lahirnya Golkar adalah sebagai respon dari berlangsungnya budaya politik yang monolitik, lebih mengedepankan corak idiologi dan politik aliran kala itu, sehingga pembangunan sebagai jembatan untuk kesejahteraan rakyat terlupakan. Karena itu, kata Riyono, selama posisi politik yang diambil Partai Golkar itu berorientasi pada pembangunan kesejehteraan, semua kader harus mendukungnya.

“Masalahnya, pemaknaan melakukan modernisasi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Lebih kental nuansa kepentingan pribadi dan kelompok. Perbedaan semacam ini merugikan Golkar secara kelembagaan,” ujarnya.

Keberadaaan Partai Golkar di luar pemerintah atau berada di dalam pemerintah selama itu diputuskan melalui mekanisme organisasi yang demokratis, sesuai aturan, dan AD/ART partai, maka tidak ada masalah.

Jalan yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan Partai Golkar adalah dengan melakukan serangkaian perubahan mendasar yaitu salah satunya adalah melakukan institusionalisasi terhadap berbagai perbedaan pandangan politik ke dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi yaitu AD/ART partai.

Misalnya, kata Riyono, katakanlah calon presiden-wakil presiden yang diusung Partai Golkar kalah maka sebagai konsekwensinya Golkar berada di luar pemerintah, dan begitu sebaliknya. Selama hal-hal tersebut tidak diatur dalam konstitusi partai maka Golkar akan tersandera oleh penafsiran tunggal doktrin karya-kekaryaan yang lebih mengdepankan kepenttingan pribadi dan kelompok.

“Untuk mencapai semua ini dan mengakhiri konflik, Golkar harus melakukan jalan ketiga atau third way yaitu jalan konstitusi. Penyelesaian mendasar yang berbasiskan konstitusi partai sehingga Partai Golkar terhindar dari konflik yang tidak produktif seperti sekarang ini. Dan Golkar memberikan tradisi politik baru sebagaimana cita-cita awal dari golongan fungsional yang tergabung dalam Sekber Golkar,” ucapnya. (ant)