Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendatangi Satgas Saber Pungli Pusat di Kantor Kemenko Polhukam RI, di Jalan Medan Merdeka Barat, No. 15 Jakarta Pusat. Kedatangan JPPI, selain melaporkan kasus pungli, JPPI juga meminta kerjasamanya Tim Satgas Saber Pungli untuk bersama melakukaan pencegahan dan pemberantasan Pungli di bidang pendidikan.

Kedatangan JPPI Selasa (22/08/2017), disambut langsung oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol M. Ghufron, dalam sambunyannya M. Ghufron mengatakan, memang masih banyak pelaku pungutan liar di bidang pendidikan. “Kita saat ini, bukan hanya fokus pada pemberantasan pungli, tapi yang paling penting lagi adalah upaya pencegahan,” ujar Ghufron.

Selain itu, Ghufron juga menekankan kepada JPPI untuk melakukan sosialisasi kepada publik untuk pencegahan praktik pungli khususnya di bidang pendidikan, “JPPI kan fokus di pemantau pendidikan, mari kita lakukan upaya pencegahan di masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye anti pungli. Ini sangat penting, karena jika kita hanya melakukan pemberantasan saja tidak cukup, harus ada langkah pencegaahan,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi JPPI Nailul Faruq, menyampaikan JPPI telah menerima banyak aduan masyarakat terjadi pungutan di sekolah, seperti beberapa waktu lalu pungutan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) tahun 2017 dan adanya tidak transparansi oleh pihak sekolah soal pembiayaan.

“Kami menilai, salah satu faktor karena  adanya Permendikbud nomor 75/2016, aturan tersebut hanya menggeser perilaku pungutan yang biasanya dilakukan Komite Sekolah menjadi oleh pihak sekolah, terutama untuk jenjang SMA/SMK. Permendikbud 75 ini juga bisa melemahkan komite dan lampu hijau pungli semakin terang,” ujar Nailul.

Jika pihak sekolah, lanjut Nailul, mengambil alih peran komite sekolah menarik pungutan? Menurut kami pungutan akan semakin merajalela dan tidak terkendali terutama pada daerah yang melegalkan adanya pungutan. Hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol atas pada sekolah yang menarik pungutan.

“Kami meminta Kemdikbud untuk melakukan revisi Permendikbud 75 tersebut, dan merevitalisasi peran komite sekolah agar difokuskan pada penguatan kewenangan Komite Sekolah dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan kinerja serta anggaran sekolah,” pinta Nailul.

Menanggapi soal agenda pencegahan, Nailul menambahkan, pihak JPPI akan segera merumuskan rencana strategi untuk melakukan sosialisasi pencegahan praktek pungli di daerah-daerah, ”Memang benar, tindakan pencegahan itu penting. Bagaimana masyaraakat menjadi agen pengawas dan kontrol langsung terhadap pemerintah. Idealnya, jika keterlibatan publik itu sudah kuat dalam pencegaahan, maka para pejabat akan berfikir ulang untuk melakukan tindakaan pungli,” tutupnya. – (Fied)