Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas Tahun 2015 – 2019. Sebanyak 4 RUU yang disepakati masuk dalam RUU Prioritas 2017 dan 2 RUU tambahan ke dalam Prolegnas 2015-2019.

Wakil Ketua Badan Legislassi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, DPR bersama pemerintah telah melakukan rapat koordinasi evaluasi prolegnas. Pertemuan tersebut menyepakati untuk mempercepat pembahasan RUU yang ditangani Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga target pembentukan UU dapat diselesaikan tepat waktu.

Firman mengakui, belum optimalnya penyelesaian pembentukan UU karena kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait pada saat pembahasan.

Untuk mengoptimalkan capaian legislasi, dalam rapat koordinasi disepakati 4 RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2017, antara lain: RUU tentang Sumber Daya Air usulan Komisi V, RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik usulan Komisi X, RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial usulan Komisi VIII, dan RUU tentang Konsultan Pajak usulan anggota.

“RUU ini diperlukan untuk mendukung peran konsultan pajak sebagai mitra strategis otoritas pajak guna meningkatkan penerimaan pajak maupun self assessment bagi wajib pajak,” tutur Firman

Sementara,  2 RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas  Tahun 2015 – 2019, yaitu RUU tentang Permusikan dan RUU tentang Hak atas Tanah Adat.

Menurut Firman, RUU Permusikan diperlukan dalam tata kelola musik dari hulu sampai hilir, sedangkan RUU tentang Hak atas Tanah Adat memiliki urgensi untuk perlindungan dan pengakuan oleh negara terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai masyarakat adat.

Namun, substansi RUU tentang Hak atas Tanah Adat usulan DPD RI ini hampir sama dengan RUU tentang Masyarakat Adat yang sedang dalam tahap harmonisasi di Baleg. “Karena itu, seandainya substansi hak atas tanah adat sudah diatur dalam RUU tentang Masyarakat Adat yang sedang dalam tahap harmonisasi di Baleg, maka usulan RUU dari DPD akan dikeluarkan/ \dihapus dalam Prolegnas Tahun 2015-2019,” tutup politisi Golkar ini. (sw/ind)