Pilkada melalui DPRD sudah disahkan oleh DPR saat rapat paripurna. Namun tak sedikit publik yang kecewa atas keputusan tersebut, termasuk Suparman Manik asal Medan.

Suparman membuat petisi yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar membatalkan pilkada lewat DPRD di charge.org. “UU tersebut menghilangkan hak rakyat untuk memilih langsung Pemimpin Daerahnya,” tulis Suparman Manik.

Petisi ini bisa diakses di laman website chang.org dengan alamat http://www.change.org/p/mahkamah-konstitusi-ri-membatalkan-uu-pilkada-oleh-dprd

Hingga saat ini, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 17.472 pendukung. Melebihi jumlah minimal yaitu 15.000 dukungan tanda  tangan. (md/ind)