Di media sosial belakangan beredar ajakan untuk mendukung petisi yang berisi desakan agar salah satu kandidat Pilgub Kepulauan Riau (Kepri), HM Sani tidak kembali maju mencalonkan diri.

Petisi yang diunggah akun anonim Putera Kepri di situs Change.org itu baru didukung 20 an akun, meski sudah cukup lama dibuat dan disebarluaskan.

Pasca-ajakan tersebut, ‎sejumlah kalangan pun menyesalkan tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang membuat petisi tersebut. Sebab, isi petisi yang dibuat di situs Change.org dua pekan silam itu dinilai diskriminatif serta melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Prinsipnya, mau maju atau tidak sebagai calon gubernur di pilgub nanti itu hak politik dia. Hak itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak bisa dibelokkan dengan desakan atau apa pun namanya,” kata pengamat politik Pusat Kajian Politik Islam dan Pancasila Yudha Firmansyah, Jakarta, Rabu (25/3) lalu.

Yudha berpendapat, pembuat petisi bisa dipidanakan lantaran melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Di situ ditegaskan, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan itu. Petisi tersebut jelas menyerang hak politik Sani atas dasar usia,” ucapnya.

Saat ini, Yudha mengaku heran di alam demokrasi yang semakin maju masih saja ada orang yang belum memahami hak politik warga negara.

Namun demikian, ia meyakini petisi itu sengaja dibuat oleh pihak berkepentingan untuk menjegal laju Sani di ajang Pilgub Kepri Desember 2015 mendatang.

Sebelumnya, Ketua Relawan Kepri Bersatu Khairul meminta pengelola Change.org menghapus petisi itu. Menurutnya, petisi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dibuat oleh akun anonim Putera Kepri. Apalagi isinya mengarahkan kebencian pada seseorang berdasarkan usia. (sp/ind)