Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Riau, Indrawan, memberi teguran tak langsung kepada bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Kepri Sani-Nurdin. Pasanya, keduanya dianggap telah melakukan deklarasi pasangan di salah satu masjid di Karimun beberapa waktu lalu.

Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua Relawan Kepri Bersatu Ahars Sulaiman mengatakan, mestinya Banwaslu lebih teliti mengeluarkan sikap atau pernyataan. Apalagi saat ini Banwaslu belum memiliki kewenangan apa pun terkait persoalan calon di Pilkada.

Artinya, yang keluar itu adalah opini pribadi. Justru hal seperti ini yang berbahaya karena berpotensi menggiring opini negatif di tengah masyarakat,” katanya, Sabtu (11/7).

Ia menegaskan, acara pada malam itu bukanlah acara deklarasi. Waktu itu, Sani maupun Nurdin memang diundang untuk menghadiri peringatan malam Nuzulul Quran, Jum’at 3 Juli 2015.

“Tidak ada deklarasi. Lagi pula, deklarasi resmi biasanya dilakukan oleh partai pengusung. Pesertanya biasanya juga dimobilisasi seperti dalam kampanye,” tegasnya.

Kalau pun Sani dan Nurdin menyampaikan kemungkinannya untuk maju bersama, lanjut Ahars, hal itu hanya bersifat pemberitahuan kepada publik mengenai keyakinan hatinya di Pilkada nanti. Walaupun demikian, deklarasi resmi tetap oleh partai politik.

“Deklarasi dalam pengertian normatif-politik itu hanya bisa dilakukan oleh partai politik. Sebab, hanya partai yang berhak mengusung seorang calon,” tandasnya,

Karena itu, ia meminta agar Banwaslu tetap berdiri di posisi netral dalam menjalankan tugasnya. Segala bentuk sikap, pernyataan dan sebagainya diharapkan tidak mendeskreditkan siap pun yang akan ikut di Pilkada Kepri Desember mendatang. (ind/int)