Palembang – Pada banyak kesempatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengaku terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di daerahnya sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan daerah. Para pejabat pengentasan kemiskinan Provinsi Sumsel selalu mengatakan, penurunan angka kemiskinan adalah hal yang penting untuk pembangunan kesejahteraan. Mereka mengklaim kemiskinan di Sumsel berhasil ditekan. Pada 2008, persentase penduduk miskin sebanyak 17,87% dan menjadi 13,19% pada Maret 2017, artinya selama sembilan tahun hanya berhasil menekan angka kemiskinan sekitar 4,68 persen. Angka kemiskinan di Sumsel ini jauh di atas rata-rata nasional yaitu 10,64 persen di tahun 2017.

Menanggapi masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, Calon Gubernur Herman Deru mengatakan, seharusnya dengan anggaran yang besar dan program yang digembor-gemborkan ke seluruh dunia seperti program sekolah gratis dan kesehatan gratis, kemiskinan bisa ditekan. Tetapi faktanya kemiskinan masih jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional. Deru bahkan menyesalkan keadaan dimana Sumsel masuk dalam kategori provinsi dengan penduduk miskin terbanyak ketujuh se-Indonesia.

Mengutip data BPS, Deru menyatakan, dari sisi penduduk miskin terbanyak berurutan adalah: Provinsi Jawa Timur sebesar 4,6 juta orang, Jawa Tengah 4,5 juta, Jawa Barat 4,1 jiwa, Sumatera Utara 1,4 juta, Lampung 1,16 juta, Nusa Tenggara Timur 1,14 juta, dan Sumatera Selatan 1,08 juta. “Harusnya pengentasan kemiskinan jadi prioritas pemerintah. Sayang sekali jika klaim daerah kita ini gemilang. Apanya yang gemilang? Kalau penduduk miskin begitu banyak,” ungkapnya saat berbincang dengan media seusai ecara temu publik Di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pambangan, Kabupaten OKI, Minggu, 29/10.

Herman Deru yang dalam Pilkada Sumsel 2018 akan diusung oleh PAN, Nasdem, kemungkinan besar juga PKS, menyampaikan pentingnya restorasi. Ia mengungkapkan urgensi perubahan dan pergantian kepemimpinan untuk perbaikan dalam banyak aspek. Terkait penentasan kemiskinan Deru menekankan perlu revolusi program dan akselerasi kebijakan. Ia menyatakan tidak bisa lagi pembangunan melulu berorientasi pada proyek mercusuar. Jauh lebih baik dana yang besar itu dipakai membangun jalan poros desa, jalan provinsi, membuka akses ke daerah pedalaman juga membangun lapangan kerja. “Pembangunan tidak boleh berat sebelah. Kawasan tertentu dibangun dengan cepat, kawasan lain terabaikan. Kalau seperti itu ketimpangan akan lebar, IPM atau indeks pembangunan manusia juga akan sulit masuk kategori tinggi. Jadi pada intinya, semua harus diperhatikan, harus dibangun” ujarnya.

Deru akan mendukung dan meneruskan satgas pangan dan membentuk tim khusus yang menangani persoalan harga komoditas pertanian dan perkebunan. Banyak sekali persoalan di aspek itu seperti merosotnya harga komoditi unggulan. Padahal komoditi unggulan itu menjadi andalan kehidupan masyarakat. Bukan cerita ngarang kalau beberapa tahun terakhir harga karet dan kelapa sawit beberapa tahun belakangan mengalami penurunan harga. “Saya mensupport tiga program pengentasan kemiskinan Presiden Jokowi yaitu stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, serta bantuan sosial. Ketiganya akan saya terapkan secara konsekuen di Sumsel, jika terpilih menjadi gubernur nanti,” ungkapnya.

Deru menjelaskan, jika semua harga kebutuhan bahan pokok stabil, maka angka kemiskinan juga ikut menurun. Bila harga bahan pokok mahal maka biaya hidup penduduk miskin akan naik. Deru juga mengaku akan fokus pada peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan maupun sektor informal. Yang tak kalah penting adalah alokasi subsidi dan bantuan bidang pertanian harus dikawal dan bisa tepat sasaran, sehingga mampu menaikkan nilai tukar petani. “Yang tak kalah pentinga adalah memastikan agar program bantuan sosial yang digagas pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian beras sejahtera bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin,” pungkasnya (AJ)