Indonesia memiliki populasi penduduk di atas 250 juta jiwa yang menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi, juga menempatkan diri sebagai negara muslim paling demokratis di dunia.

Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan, indeks integritas elektoral demokrasi Indonesia berada di puncak negara-negara ASEAN di tahun 2016.

Sepanjang tahun 2016, telah dilantik 269 kepada daerah hasil pilkada serentak etape pertama. Di pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang, ada 7 provinsi yang akan menggelar pilkada, yakni Aceh, Banten, Bangka Belitung, DKI, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat.

“Ini berarti, DKI hanya salah satu kontestasi lokal. Kontestasi lokal (pilkada) bukan hanya milik DKI,” kata Titi di Catatan Akhir Tahun 2016, Tahun Transisi Untuk Konsolidasi Demokrasi oleh Perludem, di Cikini, Jakarta, Kamis, (29/12).

Perludem memiliki catatan, bahwa pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia masih berbiaya mahal. Meskipun kompetisi yang setara dan murah sudah mulai diupayakan oleh pemerintah, namun sejatinya tidak pernah dengan serius untuk diwujudkan.

Misalnya, kata Titi, ada terobosan dalam penyelenggaraan pilkada, yakni pembiayaan kampanye oleh negara, agar adil bagi masing-masing kandidat, atau bahasa lainnya, membatasi belanja kampanye di Pilkada. Lainnya, adalah pemerintah membuat aturan pilkada yang ketat berupa hukuman bagi siapa saja yang memberi dan menerima uang dalam pilkada, sama-sama terkena sanksi pidana, berupa hukuman minimal denda 200 juta maksimal 1 Miliar atau kurungan maksimal 6 tahun penjara.

“Di saat yang sama, diciptakan kondisi dimana masuk ruang kompetisi dipersulit. Contohnya, syarat untuk mengusung calon dari partai atau perseorangan diperberat. Partai harus punya kursi 20 persen, sementara (syarat) calon perseorangan semula hanya 3,5 persen, sekarang naik hampir 100 persen, jadi 6 -10 persen,” urai Titi. [rm/ind]