Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR RI Puan Maharani mengatakan pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi bagi bangsa.

“Pilkada yang dilakukan oleh DPRD itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi bangsa karena masyarakat tidak bisa memilih pemimpin idamannya,” katanya di Jakarta, Selasa, (23/9).

Puan mengatakan dampak pilkada tidak hanya kepada partai politik tetapi sampai pada kedaulatan pilihan politik masyarakat.

Menurutnya, jika pilkada dikembalikan ke DPRD partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya tidak ada lagi.

“Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, hak rakyat dalam demokrasi seolah digergaji dan dipangkas karena mereka tidak bisa ikut andil dalam menentukan siapa pemimpin mereka,” katanya.

Karena itu, dia melanjutkan, PDI Perjuangan terus melakukan lobi politik internal maupun eksternal untuk menyatukan pandangan akan RUU ini.

“Lobi dari pihak internal maupun eksternal partai terus dilakukan. Tetapi kami juga menghargai pilihan temen-teman lain, jika mereka tidak sreg dan tidak cocok, kami juga tidak bisa memaksa,” katanya.

Dalam pembahasan RUU Pilkada, muncul wacana dari partai Koalisi Merah Putih untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD atas alasan penghematan dan meminimalkan lahirnya pemimpin daerah yang korup.

Alasan itu mendapat penolakan dari koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Sedangkan Demokrat menyatakan mendukung pilkada langsung oleh rakyat asalkan ada beberapa poin persyaratan yang diakomodir dalam RUU Pilkada. (ant/ind)