Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Alfiandri mengatakan penempatan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah harus diawasi karena berpotensi disusupi kepentingan politik pragmatis.

“Yang perlu diawasi seluruh elemen masyarakat itu konstelasi politik dalam proses penetapan pelaksana tugas kepala daerah agar tidak terjebak dalam partai yang sedang berkuasa,” kata Alfiandri di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (15/2/2015).

Menurut dia, menjelang pilkada masa jabatan sebanyak delapan gubernur dan wakil gubernur berakhir, begitu juga dengan 198 bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah dari kalangan birokrat.

Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji itu menambahkan, kepentingan partai politik terhadap pelaksana tugas kepala daerah sangat besar, apalagi menjelang pilkada.

“Pelaksana tugas kepala daerah yang terjebak dalam kepentingan politik berpotensi menyelewengkan amanah yang diberikan negara kepadanya untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Menurut dia, permasalahan ini dari dulu dikhawatirkan banyak pihak, karena dapat menimbulkan penyelenggaraan pilkada yang tidak adil dan merugikan masyarakat.

“Dalam politik birokrasi, ada doktrin integritas dan loyalitas. Ini yang harus diluruskan, jangan terjebak warna politik,” tuturnya.

Masa jabatan Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationi berakhir pada 19 Agustus 2015. Kedua figur pada pilkada mendatang bakal mencalonkan diri sebagai gubernur.

“Sebelum berakhir masa jabatan mereka berakhir, seharusnya pemerintah pusat sudah menetapkan figur yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas,” tandasnya. (ind/tar)