Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) selalu menarik minat banyak pihak untuk terjun dan berperan serta. Ada yang sekadar aktif membaca sosial media, ada yang menjadi buzzer bagi pasangan calon tertentu, ada pula yang menjadi samurai yang mengiris dan menusuk-nusuk pasangan calon yang dianggap kuat bahkan patut diduga ada kolaborasi sistematis untuk menjegal pasangan calon (paslon) tertentu.

Pasangan Airin-Benyamin adalah paslon yang paling banyak menjadi target operasi ini. Hal tersebut diungkapkan Muhammad Nuruddin dari Lembaga Kajian Pemilu & Perilaku Pemilih (LKPP), di Jakarta, Rabu, (9/9/2015).

Dalam catatannya paling tidak Airin-Benyamin mendapat 5 serangan gencar yang sahut menyahut. Pertama, Airin-Benyamin diserang soal posisinya sebagai pejabat negara. Kedua, khususnya Airin, diserang melalui kasus yang menimpa suami dan kakak iparnya. Ketiga, dilemahkan timses dan pendukungnya. Keempat, ada gerakan melemahkan mental penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwas dengan tuduhan berpihak atau curang. Kelima, ada gerakan khusus dari awak media atau aktivis pers tertentu yang sengaja menyerang untuk mencari perhatian dengan motif beragam.

Menurut Nuruddin, jika Paslon Airin-Benyamin mampu menghadapi gerakan tersebut patut diyakini akan menang, hal ini tergambar dari survey yang dilakukan lembaganya. Sebaliknya, jika lima gerakan tersebut tak diredam, patut diduga Pilkada Tangsel akan gagal. “Ini karena lawan-lawan Airin kehabisan akal untuk merayu pemilih, akhirnya menyerang penyelenggara pemilu dan pasangan Airin-Benyamin,” ungkapnya.

Sementara itu pegiat media, Syamsurrizal menanggapi ringan pengamatan Nuruddin. Menurutnya aturan baru pilkada yang melarang paslon memasang iklan dan aturan tidak boleh ada pemberitaan yang memihak telah membuat gamang para awak media. “Ini aturan baru, wajar kalau banyak yang tak tahu,” ujarnya.

Sementara terkait serangan terhadap posisi Airin-Benyamin sebagai pejabat negara menurut Deddy, hal itu juga wajar. “Pintar-pintar mengatur waktu saja, sebagai walikota Airin masih memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Ada pilkada atau tidak, tugas dan tanggung jawab itu tetap harus dilaksanakan karena itu sudah menjadi amanah dan tanggung jawab sebagai walikota,” demikian pungkasnya. (ind)