Indopolitika.com   Selisih elektabilitas pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla dengan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa cukup besar, sekitar 17 persen. Walaupun ada upaya rekayasa polling hasil survei, elektabilitas capres Jokowi sulit dikejar oleh capres Prabowo Subianto.

“Gaya kepemimpinan capres Jokowi yang merakyat selama ini telah membius publik. Elektabilitasnya jauh mengungguli Prabowo Subianto. Walaupun ada rekayasa hasil survei yang merugikan pihak Jokowi, publik sangat sulit untuk percaya,” tegas pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, di Jakarta, saat dihubungi, Minggu (29/6).

Berdasarkan hasil polling sebuah lembaga survei, elektabilitas pasangan capres Jokowi-JK mencapai 51,8 persen, sementara elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta hanya 34,1 persen dengan massa mengambang 14 persen. Selisih elektabilitas mereka cukup tinggi, yakni 17 persen. Kalaupun massa mengambang 14 persen menjatuhkan pilihan pada pasangan Prabowo–Hatta, dukungan mereka baru mencapai 48,1 persen.

“Itu belum bisa mengejar elektabilitas pasangan Jokowi- JK yang mencapai 51,8 persen,” tegas Ari.

Ari mengimbau lembaga survei untuk bersikap jujur dan objektif dalam melaporkan hasil polling-nya kepada masyarakat. Lembaga survei harus menjelaskan secara terbuka kepada publik metodologi yang dipakai serta mengumumkan siapa yang mendanai survei tersebut.

“Kita mengimbau asosiasi yang menaungi lembaga survei itu untuk mengawasi secara ketat polling yang dilakukan oleh lembaga survei. Bila ada rekayasa, asosiasi harus memberikan sanksi yang tegas,” kata Ari.

Ari mengingatkan hasil survei yang direkayasa karena pesanan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Publik akan dibuat bingung. Gesekan sangat mungkin terjadi di tengah tensi persaingan pemilihan presiden yang begitu tinggi dan panas.

“Karena itu, kita mengimbau lembaga survei untuk berhati-hati dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongan,” tegas Ari.

Ari menyanyangkan makin banyaknya lembaga survei yang menggadaikan prinsip-prinsip ilmiah hanya karena iming-iming fulus atau dana. Seharusnya survei yang dilakukan tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang benar. Ari pun mencontohkan saat pilkada Jakarta. Ketika itu, pasangan calon gubernur Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli melawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama. Apa yang terjadi di Pilkada Jakarta mestinya menjadi pembelajaran penting bahwa hasil survei bayaran ternyata bertekuk lutut dengan suara rakyat. “Jokowi tetap menang saat ini,” tegas Ari.

Tidak Terpuji

Di tempat terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, A Bakir Ihsan, sepakat untuk memberikan sanksi yang tegas kepada lembaga survei yang sengaja merekayasa hasil polling-nya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Merekayasa hasil survei untuk kepentingan kelompok tertentu, kata Bakir, merupakan perilaku tidak terpuji yang harus ditinggalkan. Lembaga survei yang bisa diperalat akan tercatat sebagai lembaga yang melakukan kejahatan karena hasil surveinya meleset dari kenyataan. Lembaga survei itu harus diminta pertanggungjawabannya secara pidana.

“Perlu kita ingatkan lembaga-lembaga survei yang melakukan kecurangan itu bahwa seluruh rakyat akan mengawasi mereka,” kata Bakir.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, juga menengarai banyaknya lembaga survei yang mencoba mengarahkan hasil polling untuk calon tertentu. Lembaga survei itu tak sekadar beropini, tetapi juga membentuk opini.

“Untuk itu, kita berharap masyarakat cerdas dalam melihat setiap publikasi hasil survei. Jangan sampai pandangan mereka menjadi kabur setelah membaca hasil survei lembaga tertentu. Masyarakat harus melihat rekam jejak lembaga survei tersebut,” kata Mada.

Mada melanjutkan pemilihan presiden 9 Juli yang hanya diikuti dua pasangan membuat perebutan swing voters semakin sengit. Tak heran banyak kampanye hitam yang menghunjam masing-masing calon presiden.

“Kampanye hitam biasanya dihantamkan pada masyarakat yang memiliki akses informasi yang terbatas,” ujar Mada. (kj/ind)