Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR akan berjuang keras melakukan lobi-lobi agar mekanisme pemilihan kepala daerah tidak dikembalikan ke DPRD.

Menurut anggota Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, bila semua pemilihan kepala daerah dipilih DPRD sama halnya dengan membajak kedaualatan rakyat.

“Kalau DPRD semua, itu menarik langsung kedaulatan rakyat ke DPRD, itu membajak demokrasi,” jelas Malik, Sabtu 6 September 2014 malam.

Sedari awal kata dia, wacana tersebut banyak ditentang oleh berbagai aktivis lembaga swadaya masyarakat. Pasalnya, bila dikembalikan ke DPRD, hanya akan melanggengkan oligarki kekuasaan.

“Pengembalian mikanisme pemilihan ke DPRD itu akan melanggengkan politik oligarki di daerah,” tegas dia.

Dia menjelaskan, saat ini hanya ada dua kutub tentang mekanisme pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Pertama kutub koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PAN kecuali PKS menginginkan Pilkada dipilih DPRD. Sementara, PDIP, Hanura, dan PKS menginginkan tetap dipilih langsung oleh rakyat.

PKB sendiri kata Malik menawarkan jalan tengah, yaitu hanya pemilihan bupati atau wali kota yang dipilih DPRD, sedangkan untuk pemilihan gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Kita menawarkan jalan tengah, gubernur tetap dipilih langsung dan bupati atau wali kota di DPRD,” jelas anggota Komisi II DPR itu. (oz/ind)