Indopolitika.com  Politikus PAN Wanda Hamidah tidak sepakat dengan pasangan yang diusung partainya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pasalnya dia menilai Prabowo diduga terlibat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya kerusuhan Mei 1998. Karena itu dia mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

“Kemarin, saya deklarasi di Twitter dukung Jokowi-Jusuf Kalla. Memang, tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi kita harus pilih yang terbaik,” kata Wanda dalam diskusi “Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998” yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) bekerjasama dengan Freedom Institute di Cikini Jakarta, Senin (19/5).

Menurut Wanda, semua pihak atau aparat penegak hukum yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 1998, baik itu dari kalangan TNI maupun Polri, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan.

Jika Jokowi-JK nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan, lanjut Wanda, dia meminta untuk berkomitmen menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

“Siapa pun yang terpilih nanti, jangan jadikan kasus ini sebagai komoditas politik. Meski, saya dukung Jokowi-JK, nanti saya akan tagih, komitmen Anda atas kasus Mei 98 ini seperti apa? Tetap akan saya tagih nanti,” tutur Wanda.

Terkait dengan sikap politik PAN yang berkoalisi dan mendukung Prabowo sebagai capres, Wanda mengaku terluka. Pasalnya, sedari awal, dirinya memutuskan terjun ke dunia politik salah satu alasannya adalah untuk turut mendesak penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dinilainya turut menodai perjalanan reformasi seperti yang diperjuangkannya dulu dalam gerakan mahasiswa 1998.

“Dan saat ini, ketika ketua umum saya lakukan koalisi, ini menjadi luka yang harus saya telan dalam-dalam. Saya terluka. Saya tetap tidak bisa menerimanya. Idealisme itu, dimana pun mereka berada para aktivis 98, idealisme itu tetap akan mereka bawa,” demikian Wanda. (ind/tm)