Politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menilai, sikap Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan mengusulkan nama Komjen Badroedin Haiti (NH) sebagai penggantinya, akan menimbulkan masalah baru ke depan. Bahwa Presiden akan berhadapan dengan DPR secara kelembagaan.

Terang-terangan dia menolak sikap presiden yang membatalkan pelantikan BG itu, dengan alasan pengusulannya sebagai calon kapolri sudah mendapat persetujuan DPR.

Diakui politikus asal Kepulauan Riau itu, Presiden memang punya hak prerogatif mengusulkan nama calon kapolri. Namun, katanya, hak itu tidak bisa digunakan seenaknya.

“Ini akan jadi persoalan baru ke depan karena presiden terkesan head to head dengan DPR. Saya berharap ke depan ini jangan sampai ada hal-hal yang membuat hiruk pikuk bangsa kita,” kata Dwi Ria Latifa di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2).

Sebagai anggota Komisi III DPR, politikus perempuan itu mengaku belum bisa memberikan sikap apapun. Namun sebagai kader PDI Perjuangan, dia mengaku kecewa, sekaligus mempertanyakan sikap yang ditempuh oleh Presiden Jokowi.

“Satu hal, ketika mengusulkan komjen BG kemudian langsung disetujui (tanpa dilantik) dan mengusulkan nama baru. Mekanisme ini perlu dicermati, itu pertanyaan resmi yang perlu ditanyakan nanti,” tandasnya. (jp/ind)