Posisi Ketua DPR Periode 2014-2019 menjadi rebutan partai di parlemen. Sebab, dalam Undang-Undang MD3 yang baru disebutkan, pemenang pemilu tidak lagi otomatis mengisi kursi Ketua DPR karena harus dilakukan dengan sistem pemilihan.

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengatakan hingga saat ini Koalisi Merah Putih belum membahas tentang Ketua DPR karena DPR masih menggodok pembahasan tata tertib UU MD3 tersebut.

“Belum (membahas Ketua DPR), masih dalam pembahasan tatib (tata tertib), hari ini baru usulan tatib,” katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Namun, sambung Fahri, UU MD3 sudah diberikan nomor oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Ketua DPR akan menjadi rebutan antara kubu Prabowo-Hatta dengan Koalisi Merah Putih-nya dan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan partai pendukungnya.

Koalisi Merah Putih merupakan gabungan dari enam partai yang meliputi Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PPP, dan PAN. Sementara koalisi partai Jokowi-JK yang masuk parlemen meliputi Nasdem, PDIP, dan PKB.